PADANG - Perpanjangan masa tanggap darurat di Mentawai hanya akal-akalan saja. Mau tanggap darurat atau tidak, faktanya sama saja, tidak ada pengaruhnya di bagi masyarakat.
Demikian diungkapkan Kortanius Sabeleake, mantan Ketua DPRD Mentawai di Posko Lumbung Derma Padang, Jumat (17/12/2010). �Saya terkejut saat ke Padang membaca berita bahwa tanggap darurat sampai 31 Desember, di lapangan sama saja, tidak ada bedanya," ujar dia.
Baginya tanggap darurat itu hanya ruang pejabat untuk operasional dan biaya surat perjalanan dinas. "Tidak ada yang berubah di masyarakat, yang berubah itu hanya kantor bupati dan pejabat lainnya," ujarnya.
Dia mengungkapkan, tak ada petugas kemanusiaan yang stand by di Sikakap, buktinya untuk pelayanan kesehatan saja dokternya tak ada ditempat. "Kami saja susah mencari dokter di lapangan mengobati orang sakit, yang kami dapatkan wakil bupati, masa bupati yang mengawasi Puskesmas Sikakap wakil bupati, mana kepala dinas kesehatannya," katanya.
Bagi Korta yang berada di lapangan sejak tanggap darurat 26 Oktober lalu sampai hari ini, koodinasi pemerintah amburadul. "Yang ada kegiatan di sana kawan-kawan LSM dan organisasi lainnya, tapi pemerintah Mentawai tak ada di tempat, jadi perpanjangan tanggap darurat hanya akal-akalan saja dengan dilandasi UU Darurat, jadi di tengah masyarakat tak ada bedanya," tutupnya.(ful)
sumber
Demikian diungkapkan Kortanius Sabeleake, mantan Ketua DPRD Mentawai di Posko Lumbung Derma Padang, Jumat (17/12/2010). �Saya terkejut saat ke Padang membaca berita bahwa tanggap darurat sampai 31 Desember, di lapangan sama saja, tidak ada bedanya," ujar dia.
Baginya tanggap darurat itu hanya ruang pejabat untuk operasional dan biaya surat perjalanan dinas. "Tidak ada yang berubah di masyarakat, yang berubah itu hanya kantor bupati dan pejabat lainnya," ujarnya.
Dia mengungkapkan, tak ada petugas kemanusiaan yang stand by di Sikakap, buktinya untuk pelayanan kesehatan saja dokternya tak ada ditempat. "Kami saja susah mencari dokter di lapangan mengobati orang sakit, yang kami dapatkan wakil bupati, masa bupati yang mengawasi Puskesmas Sikakap wakil bupati, mana kepala dinas kesehatannya," katanya.
Bagi Korta yang berada di lapangan sejak tanggap darurat 26 Oktober lalu sampai hari ini, koodinasi pemerintah amburadul. "Yang ada kegiatan di sana kawan-kawan LSM dan organisasi lainnya, tapi pemerintah Mentawai tak ada di tempat, jadi perpanjangan tanggap darurat hanya akal-akalan saja dengan dilandasi UU Darurat, jadi di tengah masyarakat tak ada bedanya," tutupnya.(ful)
sumber