PPP Harap Partai Koalisi Tetap Bisa Kritis

TEMPO Interaktif, SEMARANG -Meski partainya termasuk dalam anggota koalisi pemerintahan tapi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali berharap agar partainya tetap bisa kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. "Harus ada ruang kitik dan ada ruang bersatu antar anggota koalisi," kata Suryadharma din Semarang, Sabtu (26/2).

Surya mengakui setidaknya ada dua pandangan dalam koalisi hubungannya dengan pemerintah. Pandangan pertama menyatakan bahwa pada seluruh anggota koalisi harus berpandangan sama. Tidak boleh ada perbedaan.
Sedangkan pandangan kedua berprinsip meski berkoalisi tapi juga betul menghormati proses demokrasi yang berlangsung. Meski berkoalisi tapi pandangan kedua berprinisp masih ada ruang kritik yang bisa disampaikan partai kepada pemerintahan.

"PPP memahami prinsip yang kedua. Kapan saat kritis dan kapan kita bersatu," katanya.
Apalagi, ketika Yudhoyono membangun koalisi dengan partai-partai lain juga tetap memberikan ruang kritik bagi anggota koalisi. "Tidak memberangus demokrasi. Ini yang kurang dipahami," kata Menteri Agama ini.

Surya menyatakan bahwa masalah reshuflle kabinet merupakan kewenangan Presiden Yudhoyono. Bahkan, reshuffle itu dalam keadaan apapun, bukan pada saat ada perbedaan pendapat dan bukan atas dasar prestasi seorang menteri. "Kalau Presiden memandang perlu reshufle maka itu bisa dilakukan kapanpun," katanya.

Persoalan reshufle kabinet akhir-akhir ini mencuat seiring dengan seringnya para anggota koalisi berbeda pendapat dengan pemerintah. Terakhir, pada saat rapat paripurna angket, dua fraksi anggota koalisi yakni Golkar dan PKS justru mendukung adanya angket pajak. Padahal, partai-partai koalisi lain yang dimotori Partai Demokrat tidak menghendaki adanya hak angket pajak.

ROFIUDDIN