Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai eksploitasi berlebihan terhadap kawasan resapan menjadi pemicu krisis air di Pulau Jawa. Bukannya diperbaiki, kawasan resapan air justru malah dihancurkan.
"Kalau tak bisa memperbaiki, yah jangan justru dihancurkan," jelas Kepala Departemen Keadilan Iklim Walhi, Teguh Surya kepada detikcom, Sabtu (10/9/2011).
Teguh memberi contoh daerah Jakarta Selatan. Kawasan ini sedianya akan dijadikan kawasan resapan air di Jakarta. Namun yang terjadi, pembangunan mal dan apartemen jutsruk maka.
"Akar masalah krisis air ini sebenarnya sederhana, karena kawasan resapan yang dicemari," jelas Teguh.
Selain itu, revitalisasi pertanian juga turut menjadi pemicu krisis air. Penggunaan pestisida yang berlebihan justru berakibat rusaknya kualitas air tanah.
"Sumber-sumber air tanah juga jangan diberikan kepada swasta. Jadikan air sebagai barang publik," tegasnya.
Sebelumnya, BNPB merilis jika ketersedian air tanah di Pulau Jawa sudah sangat mengkhawatirkan. Pada tahun 2025 jumlah kabupaten/kota yang defisit air meningkat hingga mencapai sekitar 78,4 persen.
sumber
"Kalau tak bisa memperbaiki, yah jangan justru dihancurkan," jelas Kepala Departemen Keadilan Iklim Walhi, Teguh Surya kepada detikcom, Sabtu (10/9/2011).
Teguh memberi contoh daerah Jakarta Selatan. Kawasan ini sedianya akan dijadikan kawasan resapan air di Jakarta. Namun yang terjadi, pembangunan mal dan apartemen jutsruk maka.
"Akar masalah krisis air ini sebenarnya sederhana, karena kawasan resapan yang dicemari," jelas Teguh.
Selain itu, revitalisasi pertanian juga turut menjadi pemicu krisis air. Penggunaan pestisida yang berlebihan justru berakibat rusaknya kualitas air tanah.
"Sumber-sumber air tanah juga jangan diberikan kepada swasta. Jadikan air sebagai barang publik," tegasnya.
Sebelumnya, BNPB merilis jika ketersedian air tanah di Pulau Jawa sudah sangat mengkhawatirkan. Pada tahun 2025 jumlah kabupaten/kota yang defisit air meningkat hingga mencapai sekitar 78,4 persen.
sumber