Ceriwis
Home ┬╗ Umum ┬╗ Bagi Orang Indonesia, Perlindungan Untuk Data Pribadi Belum Terlalu Penting

Bagi Orang Indonesia, Perlindungan Untuk Data Pribadi Belum Terlalu Penting

Dirjen Aptika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan.

Di era digital seperti sekarang, data pribadi di dunia maya merupakan harta berharga yang wajib dijaga pengguna. Indonesia sendiri saat ini belum memiliki payung hukum yang berfokus soal perlindungan data pribadi.

Saat ini salah satu praktik yang berkembang dalam masalah perlindungan data pribadi adalah kian masifnya pengumpulan data skala besar yang dilakukan oleh oknum tertentu atau bahkan melibatkan pemerintah ataupun swasta. Tak jarang, data pribadi seseorang disalahgunakan untuk keperluan tertentu, tanpa seizin pemilik data.

Adanya aturan perlindungan data pribadi diperlukan untuk menindak dan mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi tanpa izin. Pemerintah sebenarnya punya aturan tersebut, namun saat ini masih dalam rancangan undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang tak kunjung disahkan.

Ilustrasi keamanan siber.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel A. Pangerapan, mengatakan orang Indonesia saat ini belum paham tentang bahaya bocornya data pribadi di dunia digital. Dirinya bahkan masih menemukan masyarakat yang mengunggah foto Kartu Keluarga (KK) ke media sosial.

“Pengertian sekarang perlindungan data pribadi itu sudah sangat penting. Tapi, saya masih menemukan ada beberapa orang yang masih upload identitasnya, kaya KK yang di-upload di media sosial, karena bahagia dengan kelahiran anaknya,” jelasnya, saat berbicara dalam diskusi ‘Melindungi Privasi Data di Indonesia’ di Jakarta, Rabu (3/7).

Sepakat dengan pernyataan Semuel, anggota Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, mengatakan masih banyak masyarakat yang tidak sadar telah memberikan data-data pribadi mereka ke publik melalui media sosial.

Lebih lanjut, Meutya menyakini masyarakat masih belum terlalu perhatian dengan bagaimana akibat dari data-data pribadi yang dibuka ke publik dan cara perlindungannya. Untuk itu, ia mewakili DPR mendorong agar RUU PDP segera disahkan.

“Masyarakat kini perlu aturan yang menuntun mereka untuk aware bagaimana cara melindungi data pribadi mereka di media sosial atau platform manapun, dan agar data tersebut tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu,” jelas Meutya, di tempat yang sama.

Anggota Komisi I DPR RI, Meutya Hafid.

RUU PDP telah dirancang oleh Kementerian Komunikasi dan informatika (Kominfo) sejak tahun 2012, hingga kini statusnya belum terlalu jelas. Semuel menjelaskan RUU PDP ini sedang dalam tahap paraf yang nantinya akan dibahas oleh DPR untuk disahkan.

“Proses pembahasan dan sinkronisasi sudah. Kini tinggal paraf beberapa menteri karena ada banyak yang harus ditandatangani, lalu nanti ke DPR,” ungkapnya.

Selain itu, menurutnya saat ini di Indonesia sudah ada banyak aturan soal data pribadi, ada sekitar 30 undang-undang, tetapi dengan prinsip dan rumusan yang berbeda-beda. Hal tersebut membuat kebijakan sanksi terhadap pelaku yang menyalahgunakan data pribadi kurang efektif.

Perjalanan pengesahan RUU PDP kemungkinan masih panjang. Terlebih saat ini anggota DPR akan memasuki masa Reses mulai 26 Juli hingga 1 Agustus 2019. Kemudian akan ada transisi pergantian anggota DPR RI baru periode 2019-2024 pada September, sehingga pembahasan RUU PDP akan berjalan lambat.

Andika Gumilang

Tidak ada komentar