Ceriwis

Jika Terjadi Kericuhan, Kominfo Akan Kembali Blokir Internet

Menkominfo Johnny G Plate di Istana Merdeka, Jakarta.
Ceriwis – Pada era kepemimpinan Rudiantara, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kerap membatasi akses media sosial dan internet ketika kondisi publik sedang memanas. Tercatat, pemblokiran pertama Kominfo dilakukan pada 21 Mei 2019, bertepatan dengan kericuhan hasil pemilu di Jakarta. Pemerintah juga sempat membatasi internet di Papua saat kericuhan di sana terjadi pada Agustus 2019.
Kominfo sendiri mengklaim bahwa pemblokiran tersebut untuk mencegah penyebaran hoaks dan provokasi yang ada di media sosial. Meski demikian, tak sedikit yang menanggapi langkah tersebut sebagai pembungkaman ekspresi dan kebebasan berbicara.
Tampaknya, untuk 5 tahun ke depan kita bakal dihadapkan dengan perdebatan semacam itu. Pasalnya, Menteri Kominfo baru, Johnny G. Plate, menyebut bahwa pihaknya membuka kemungkinan untuk kembali membatasi internet jika kericuhan terjadi.
Johnny G Plate tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
“Apabila ada tindakan yang merugikan rakyat banyak lainnya, dan secara jelas-jelas melanggar hukum, maka tindakan pertama adalah pemblokiran,” jelas Johnny saat ditemui di kantor Kominfo di Jakarta, Senin (28/10).
“Supaya tidak ada (pembatasan) maka jangan buat kacau. Namun, pada saat di mana ada kejadian yang membahayakan masyarakat, maka itu pilihannya.”
Johnny sendiri sebenarnya sadar bahwa pemblokiran internet mencabut hak masyarakat untuk secara bebas berbicara. Meski begitu, dia menilai bahwa pembatasan merupakan trade-off yang dibutuhkan untuk “menyelamatkan masyarakat.”
Ilustrasi logo Kominfo.
“Tidak ada UU di dunia ini yang bisa meng-cover keseluruhan kehidupan bermasyarakat,” jelas Johnny.
“Pada saat di mana ada kejadian yang membahayakan masyarakat, maka pilihannya yang pertama adalah menyelamatkan masyarakat. Menyelamatkan masyarkat dengan cara apa? Dengan sedikit mengambil haknya masyarakat melalui pembatasan. Yang sifatnya sementara, bukan pembatasan permanen. Karena apa? Karena kita tetap menghormati kebebasan berpendapat dan berekspresi.”

Clara Marissa