TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar masih mengejar sindikat besar dibalik terdakwa kasus Mafia Pajak dan Mafia Peradilan, Gayus Halomoan Tambunan. Patrialis mengaku timnya telah mendapatkan perkembangan dengan dicurigai adanya sindikat besar. "Yakin ada. Siapa dibelakang ini semua pokoknya, tapi saya tidak mau menyebut orang dan nanti bakal gagal," kata Patrialis, Rabu (12/1).

Sekretaris Satuan Tugas Anti Mafia Hukum, Denny Indrayana mengatakan perlu dikejar dan pentingnya diketahui darimana uang Gayus selama ini sehingga ia bebas bisa melakukan apa saja. Aparat penegak hukum harus bisa mengungkap itu. Selama itu belum diketahui, Denny mengatakan orang akan menduga-duga dan menimbulkan prasangka. "Makin jelas uang Gayus darimana, makin kita bisa buka dengan jelas praktek mafia pajak dan mafia peradilan ini," katanya.

Termasuk, kata Denny, perusahaan apa saja yang kemungkinan terlibat. "Kita tidak bisa berkata dengan asumsi, harus dengan bukti, karena ini masalah hukum tidak bisa digeneralisir bahwa semua perusahaan yang ditangani memberikan suap ke Gayus," katanya.
Juga, kata dia, tidak bisa dilokalisir pada 1 atau 5 perusahaan yang memberikan. Maka, menurut Denny, harus dijelaskan dengan bukti yang tidak terbantahkan, maka jadi penting untuk membongkar darimana uang Gayus.

Soal penelusuran terkait dengan transaksi oleh PPATK, kata Deny, ia mendengar upaya PPATK melacak aset Gayus di luar negeri. Tapi, menurutnya, satgas tidak bisa mengakses data itu. "Pada prinsipnya, walau Ketua PPATK anggota satgas, tapi kita menghormati bahwa PPATK tidak bisa beri data itu ke Satgas," katanya. PPATK hanya memberikan data pada institusi penegak hukum yang diatur Undang Undang.

Soal keterlibatan pejabat di Dirjen Imigrasi dan pajak tentang paspor Gayus, Denny mengatakan sudah dibentuk tim oleh kemekumham dan kepolisian. "Yang saya tahu dan dengar telah bekerja, bagaimana keterlibatannya tentu tim sedang bekerja itu. Kita menunggu hasil kerja tim," ujarnya.