JAKARTA, KOMPAS.com � Rencana Pemerintah Indonesia menelurkan regulasi mobil murah dan ramah lingkungan (low cost and green car) pada tahun ini dinilai sebagai terobosan baru. Kendati demikian, lembaga penelitian Frost & Sullivan menyatakan, program tersebut terancam gagal jika pemerintah tidak tepat mencari segmen, baik untuk pasar domestik maupun ekspor.
Vivek Vaidya, Asian Pasific Vive President, Automotive & Transportation Practice Frost & Sullivan, mengatakan, "Kalau Indonesia mau sukses, jangan bersaing dengan EcoCar Thailand. Ciptakan segmen baru di bawahnya. Jangan menggunakan jargon-jargon eco karena bisa dicap produk 'kelas dua' di bawah EcoCar Thailand."
Khusus EcoCar Thailand, ujar Vivek, sebelum pemerintah mengeluarkan regulasi, ditentukan dulu jenis yang akan dibuat. Untuk ini, pemerintah dan prinsipal otomotif Jepang menentukan jenis mobil dan negara yang dijadikan target ekspor. Nissan March tidak hanya dipasarkan di Thailand, tetapi juga diekspor ke berbagai negara, antara lain Jepang, ASEAN, Eropa, Australia, dan Indonesia.
"Kalau EcoCar (Thailand) membidik pasar-pasar otomotif tradisional seperti Amerika Serikat, Eropa, dan semacamnya, Indonesia bisa mengarahkannya ke pasar berkembang di bawahnya, seperti India, Iran, Timur Tengah, dan lainnya," kata Vivek.
Sementara itu, Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Jongkie Sugiarto menambahkan, sebelum regulasi mobil murah dan ramah lingkungan dikeluarkan, hal penting yang perlu diperhatikan pemerintah adalah batasannya. Misalnya, produk harus memenuhi kriteria batasan konsumsi bahan bakar minyak, harga jual, sampai tingkat kandungan lokal yang harus dipenuhi.
"Saya titip pesan, regulasinya jangan berat-berat. Takutnya nanti investor tidak ada yang mau dan justru beralih ke negara lain. Jangan cuma satu-dua merek yang ikut serta. Kita ingin semua," kata Jongkie.
|
