TEMPO Interaktif, Jakarta - PDIP akhirnya memutuskan mengirim Sekretaris Jenderalnya, Tjahjo Kumolo ke Komisi Pemberantasan Korupsi. "Sudah dikomunikasikan ke KPK," ujar Wakil Ketua DPR dari PDIP, Pramono Anung kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta, Senin (21/2).

Pramono mengakui memang ada instruksi partainya saat pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia di Komisi Keuangan untuk memilih Miranda S Gultom 2004 silam. Namun, Megawati sebagai pucuk partai tidak mengetahui soal adanya kasak kusuk cek pelawat.
"Itu pengakuan dari Agus Condro sendiri," katanya.

Menurut Pramono, Agus yang merupakan peniup peluit kasus dugaan suap cek pelawat ini pun sudah memastikan bahwa tidak ada kaitan antara pemberian terhadap politikus terhadap Megawati. "Megawati tidak tahu apapun," ujarnya.

Sebelumnya, KPK memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai saksi yang meringankan. Pemanggilan dilakukan atas permintaan salah seorang tersangka, Max Moein.

Rencananya Tjahjo Kumolo, bersama salah seorang tim hukum PDIP, Trimedya Pandjaitan, akan meminta klarifikasi ke KPK soal pemanggilan Megawati.

Saat ditanya apakah pemanggilan Megawati sarat nuansa politis mengingat pengacara Max Moein, Petrus Selestinus adalah politisi Partai Demokrasi Pembaruan, partai pecahan PDIP, Pramono enggan menjawab pasti.

SANDY INDRA PRATAMA