TEMPO Interaktif, Jakarta - Pengamat politik Universitas Indonesia, Maswadi Rauf, mengatakan seharusnya Partai Demokrat tidak lagi mempermasalahkan keberadaan Partai Keadilan Sejahtera dalam koalisi. Menurut Rauf, perbedaan pendapat dalam penentuan hak angket pajak sudah tidak lagi bisa dijadikan alasan bagi Demokrat mengusik PKS. Sebab, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tidak lagi mempermasalahkan perbedaan pendapat PKS dalam hak angket.
�Presiden sudah buat keputusan tidak ada reshuffle atau rombak koalisi. Jadi, masalah perbedaan hak angket sudah selesai,� kata Rauf saat dihubungi, Senin (28/3).
Akhir Februari lalu, Dewan Perwakilan Rakyat menggelar Sidang Paripurna yang membahas usulan hak angket pajak. Dalam sidang itu, terjadi perpecahan suara dalam tubuh partai koalisi. Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PKS menyatakan dukungannya terhadap hak angket tersebut. Sikap keduanya bertolak belakang dengan keinginan Partai Demokrat yang menolak usulan itu. Sejak perbedaan itu, beredar spekulasi PKS akan dikeluarkan dari koalisi.
Namun, menurut Rauf, sikap Demokrat yang masih memusuhi PKS dengan alasan perbedaan pendapat pada hak angket pajak tidak lagi relevan. Bahkan, sikap itu menunjukkan adanya pertentangan antara Demokrat dan Yudhoyono. �Kalau Demokrat masih marah, tidak mau berteman dengan PKS, mereka yang salah,� kata Rauf.
Dengan putusan Yudhoyono bila posisi PKS tidak dirombak dari kabinet atau pun koalisi, seharusnya Demokrat juga berlapang dada dalam bersikap. Demokrat, lanjut dia, harus melihat bila masalah hak angket itu sudah tuntas. �Demokrat yang saat ini punya masalah, seharusnya mereka sesuaikan sikap dengan Dewan Pembina,� ujarnya.
CORNILA DESYANA
