Indonesia, Negara dengan Pejabat Paling Sering Pakai Voorijder
 

Indonesia, Negara dengan Pejabat Paling Sering Pakai Voorijder

http://www.detiknews.com/images/cont...olisi-Luar.jpg
Jakarta - Di antara negara-negara maju dan berkembang, Indonesia termasuk yang paling sering menggunakan voorijder (kendaraan pengawal) untuk para pejabat dan sipil. Padahal umumnya di negara maju, voorijder hanya untuk pejabat setingkat presiden, wakil presiden, raja/ratu dan perdana menteri.

"Sehingga memang terlalu banyak privilege yang diterima pejabat negara di Indonesia," kata Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, Danang Parikesit, saat dihubungi detikcom, Senin (5/7/2010).

Danang menjelaskan, pamakaian voorijder dalam SOP-nya memang untuk tugas negara. "Tapi pejabat negara memang tidak mudah dipisahkan antara tugas dan bukan," kata dia.

Oleh karenanya ia mengusulkan agar voorijder tidak lagi digunakan oleh para menteri dan pejabat negara lain, baik dalam tugas maupun di luar tugas. Ia menyebut presiden, wakil presiden, Ketua MPR, DPR, MA, MK, KY, yang hanya diperbolehkan memakai voorijder.

"Apalagi ancaman keselamatan terhadap menteri tidak sangat urgent di Indonesia," kata dia.

sumber :http://www.detiknews.com/read/2010/0...der?n991101605

Haha,baru tau ane ndan,krain dinegara manapun jg gt.
Kalo emg salah smoga scpatnya dbnahn dh

mungkin saking tidak percayanya warna pejabatnya jadi takut ndan. hehe..
nice info..
thanks ya..

haha, kebanyakan korupsi kali ndan..

ga salah juga ndan, kan di Indonesia terutama jakarta rajanya macet, jadi biar cepet nyampe ya dikawal, dari pada kena marah pak SBY cuma gara2 telat

update
 

Masyarakat Transportasi: Tertibkan Pemakaian Voorijder!

Jakarta - Para menteri dan pejabat negara sering memakai voorijder untuk membelah kemacetan, meski sedang tidak dalam menjalani tugas. Alhasil kemacetan di Jakarta pun semakin merejalela. Pemakaian voorijder perlu ditertibkan.

"Ya saya kira harus mulai ditertibkan, apalagi ibukota adalah cerminan kesadaran lalulintas nasional," kata Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, Danang Parikesit, saat dihubungi detikcom, Senin (5/7/2010).

Danang malah mengusulkan agar pemakaian vooridjer hanya untuk presiden, wapres, dan ketua lembaga tinggin negara. Sementara para menteri, anggota DPR, dan pejabat BUMN tidak perlu menggunakan voorijder.

Ia mengatakan, kemacetan di Jakarta seharusnya tidak dijadikan alasan bagi para menteri dan pejabat negara untuk sering memakai voorijder. Pemerintah justru harus berusaha mengurangi kemacetan, agar tanpa voorijder, pejabat bisa berkendara dengan lancar.

"Saya kira akan menjadi dorongan bagi pemerintah supaya menuntaskan agenda pengurangan kemacetan dan reform angkutan umum," kata Danang.

Sumber :http://www.detiknews.com/read/2010/0...der?n991103605

:shout:tetep aja ane ga setuju sama pemakaian vorider, soalnya itu kan buang2 biaya ndan... biayanya rakyat yang nanggung....

ia juga sih ndan..
tapi orang biasa juga bisa make nih jasa ndan, biaya kalo ga salah 300 ribu perpolisi, minimal 2 motor polisi..
kalo ga salah ya ndan..

kinerja nya dong yg dibenahin :eeek:

ya susah dibenahi ndan, wong sudah mendarah daging..

Update..
 

VIVAnews - Polda Metro Jaya membantah adanya komersialisasi pengawalan menggunakan voorijder kepada masyarakat. Bantahan ini terkait tudingan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang mengungkapkan polisi membisniskan voorijder.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Boy Rafli Amar. Menurutnya bentuk pengawalan menggunakan voorijder(patroli jalan raya) merupakan pelayanan jasa kepolisian untuk mengawal pejabat atau tamu negara sekelas VVIP.

Bukan hanya itu, masyarakat biasa juga bisa meminta pengawalan menggunakan vooridjer(patroli jalan raya) asalkan untuk keperluan kegiatan yang memerlukan ketepatan waktu sampai tujuan.

"Misalnya satu RT mau pergi ke Puncak untuk mengikuti acara, tentunya bisa mengajukan pengawalan ke petugas piket Satuan Patwal Dirlantas Polda Metro Jaya dan itu tidak dikenakan biaya," ujarnya kepada wartawan, Rabu 7 Juli 2010

Namun, sambung dia, tentunya tidak serta merta setiap orang bebas untuk mendapatkan jasa pengawalan tanpa melihat urgensinya. "Jadi tidak benar kalau dikomersilkan, apalagi dipungut biaya, karena itu sebuah pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan," tegasnya.

Terkait, banyak mobil-mobil pribadi yang menggunakan pengawalan dari vooridjer saat melintas di Puncak beberapa waktu lalu, dan tidak terhindar dari kemacetan, Boy mengatakan jika mobil-mobil itu bisa jadi merupakan pejabat yang sedang menggunakan mobil pribadi.

"Mungkin itu pejabat yang tengah bertugas untuk mencapai tujuan tepat waktu. Kalau mobil pribadi tentunya kita tidak akan memberikan pengawalan tanpa melihat urgenitasnya," ujarnya mengakhiri perbincangan.
Sumber :http://metro.vivanews.com/news/read/...skan-voorijder