| putra1st |
6th September 2011 12:52 PM |
Implementasi Pendidikan Karakter
Quote:
WACANA implementasi pendidikan karakter (IPK) di seluruh satuan pendidikan adalah fenomena yang menarik diperbincangkan saat ini. Khalayak tentu tak sabar menanti implementasi itu dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Awal mula ide pendidikan karakter ini didasari kritik sosial atas proses pendidikan nasional yang lebih dominan mengasah ranah kognitif peserta didik, sedangkan sisi afektif dan psikomotorik tidak mendapatkan jatah seimbang.
Harus diakui bahwa sistem evaluasi Ujian Nasional (UN) memaksa para peserta didik untuk lebih banyak memberdayakan aspek nalar (kognitif) dalam proses belajarnya daripada aspek-aspek lain. Apalagi hanya tiga mata pelajaran inti yang berpengaruh kuat mengatrol nilai kelulusan. Keadaan ini membuat mereka harus berpikir pragmatis, yakni lulus, sekalipun harus mengeluarkan biaya tambahan.
Berorientasi kepada hasil (pokoknya lulus) cenderung tidak menghargai proses. Fenomena ini akan membuat materi pelajaran lain terabaikan, termasuk apatis terhadap ranah sikap, nilai, dan keterampilan. Kongkalikong dalam UN antarguru dan murid atau sesama pelajar pun menjadi lumrah ditemui demi mewujudkan satu kata, lulus. Inilah salah satu akar penyebab terjadinya demoralisasi dalam dunia pendidikan kita.
Dalam konteks lain, Menteri Pendidikan Nasional, Muhammad Nuh, pernah menyebutkan bahwa problem utama pendidikan kita adalah terjadinya kesenjangan antara keilmuan yang dimiliki dengan sikap keseharian. Sebagai contoh, hakim yang seharusnya mengadili malah diadili, pendidik yang seharusnya mendidik malah dididik, pemimpin yang selayaknya melayani malah minta dilayani. Oleh sebab itu, penerapan pendidikan karakter amat mendesak untuk diberlakukan.
Mengubah Orientasi
IPK di sekolah sebenarnya tidak harus dengan cara menambah mata pelajaran baru tentang pendidikan karakter secara eksplisit, karena bisa dilakukan dengan cara meninjau kembali dan menajamkan kurikulum sehingga memuat pendidikan karakter dan nilai-nilai adiluhung yang akan ditransformasikan kepada peserta didik.
Dengan kata lain, strategi implementasi pendidikan karakter di sekolah bukan dalam bentuk penambahan mata pelajaran baru atau dengan merombak kurikulum besar-besaran, melainkan bisa dengan cara mengubah orientasi pembelajaran di sekolah.
Kalau IPK dilakukan dengan cara menambah mata pelajaran baru, tentu akan semakin membebani warga sekolah yang memang sudah sarat beban. Jika pendidikan karakter dijadikan mata pelajaran tersendiri, yang bertanggung jawab untuk mengawalnya terbatas pada guru pengampu, sebagaimana praktik pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan saat ini.
Dengan strategi reorientasi pembelajaran, tanggung jawab mendidik karakter anak bukan hanya menjadi tanggung jawab para pendidik di sekolah, tapi juga diperankan oleh pejabat publik. Pejabat publik mulai dari pengurus RT/RW, otoritas di kelurahan/desa sampai pimpinan pemerintahan tingkat nasional menjadi model pendidikan karakter.
Doni Koesoema (2007:136) melalui karyanya yang berjudul Pendidikan Karakter, Strategi Mendidik Anak di Zaman Global, mencoba memetakan jalan implementasi pendidikan karakter melalui strategi reorientasi pembelajaran. Peta yang dibuatnya sangat relevan dijadikan rujukan dalam perbincangan dan implementasi pendidikan karakter. Menurutnya ada dua paradigma pembelajaran yang dalam implementasinya harus disinergikan. Pertama, memandang pendidikan karakter dalam cakupan pemahaman moral yang lebih sempit. Pola pembelajarannya dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nila moral tertentu dalam diri anak yang bermanfaat bagi perkembangan pribadinya sebagai makhluk individual sekaligus sosial.
Kedua, melihat pendidikan karakter dari sudut pandang pemahaman isu-isu moral yang lebih luas dengan melihat keseluruhan peristiwa sosial kemasyarakatan dari perspektif pandidikan. Orientasi pembelajaran dengan membahas secara khusus bagaimana nilai-nilai kebebasan tampil dalam kerangka hubungan yang sifatnya lebih struktural, dalam relasinya dengan pelaku pendidikan lain, seperti keluarga, masyarakat dan negara.
Bertolak dari paradigma praksis pendidikan karakter yang diperkenalkan Doni Koesoema, semua guru harus bertanggung jawab untuk menerjemahkan semua ilmu yang diajarkan sampai pada tingkatan hikmah. Hikmah berkaitan dengan nilai-nilai keutamaan yang menjadi pedoman hidup (baca: ajaran agama). Hikmah, atau nilai-nilai keutamaan itu kemudian ditransformasikan dalam proses pembelajaran di kelas.
Dalam kacamata agama, semua mata pelajaran (bidang studi) memiliki satu titik akhir yang sama, yaitu moral ketuhanan, karena semua akan kembali kepada Tuhan, apapun pelajaran itu. Jika semua pihak telah benar-benar mampu melihat titik itu, pendidikan karakter akan tertana dengan sendirinya. Dengan kondisi ini, peserta didik secara tidak langsung selalu diajak untuk merefleksikan dan mencari solusi bersama atas isu-isu moral yang aktual.
Prasyarat utama terbangunnya karakter dan pendidikan nilai-nilai keutamaan adalah kebebasan. Kebebasan ini dapat diartikan tidak ada paksaan, sehingga setiap individu berani berkreasi dan mencurahkan segenap kemampuan untuk merefleksikan nuraninya dalam tindakan nyata. Namun, justru kebebasan inilah yang telah lama terenggut dan tergadaikan dalam proses-proses pengambilan kebijakan politik atau dalam praktik pendidikan. Padahal, tanpa kebebasan, yang terjadi bukanlah pertumbuhan karakter, tetapi praktik pembusukan karakter.
Seorang kepala sekolah yang meloloskan calon siswa baru yang tidak memenuhi standar akibat ada tekanan atau karena menerima bunga-bunga sosial adalah contoh pembusukan karakter. Perilakunya ini sedikit banyak akan berpengaruh pada para guru untuk melakukan hal yang sama. Pada akhirnya proses pembusukan semakin menjadi-jadi karena dilakukan secara berjamaah oleh seluruh warga sekolah.
Implementasi pendidikan karakter melalui orientasi pembelajaran di sekolah akan mengalami kesulitan jika tidak ada model yang bisa dijadikan teladan dalam pengejawantahan nilai-nilai keutamaan pada kehidupan nyata, baik di sekolah maupun di wilayah publik. Kalau demikian kenyataannya, IPK akan menjadi sebuah ilusi belaka.
|
|
