[atheis]

TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyebutkan Nunun Nurbaetie terdeteksi pernah ke Phnom Penh, Kamboja, pada 23 Maret. Direktorat Jenderal Imigrasi mengetahui pergerakan Nunun berdasarkan catatan Kantor Imigrasi Thailand. "Sekitar dua atau tiga hari lalu, informasinya kami ketahui," kata Direktur Jenderal Imigrasi, Bambang Irawan, saat dihubungi di Jakarta kemarin.

Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, membenarkan adanya jejak Nunun di Kamboja. Namun, ia tak sanggup memastikan keberadaan tersangka kasus cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia itu, apakah di Thailand atau Kamboja.

Menurut Bambang, Imigrasi sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kamboja untuk memulangkan istri mantan Wakil Kepala Polri Adang Daradjatun tersebut. "Kami sudah mengirim surat dengan semua perwakilan di luar negeri, termasuk di sana (Kamboja)," kata dia.

Dia menambahkan, setelah diketahui secara pasti posisi Nunun, Imigrasi segera menerbitkan surat perjalanan laksana paspor. "Surat perjalanan itu agar dia bisa pulang ke Tanah Air," ujar Bambang.

Nunun ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Februari lalu. Perannya dalam pemilihan Miranda S. Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior BI pada 2004 adalah diduga sebagai penyebar cek pelawat kepada 25 anggota DPR periode 1999-2004.

Lokasi persembunyian Nunun hingga sekarang belum diketahui dengan pasti. Pekan lalu KPK gagal membawa pulang Nunun ketika mengejarnya ke Thailand. Padahal, sejak paspornya dicabut pada 26 April lalu, Nunun diperkirakan tak bisa ke mana-mana.

Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah, mengungkapkan bahwa Presiden sudah memerintahkan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa memfasilitasi pemulangan Nunun. "Instruksi Presiden sudah jelas melalui Menteri Luar Negeri untuk memfasilitasi proses hukum (Nunun)," kata dia.

Teuku Faizasyah menduga Nunun memiliki lebih dari satu paspor sehingga bisa melenggang ke sejumlah negara, seperti Thailand dan Kamboja. Menurut dia, sulit seseorang melintas batas satu negara ke negara lain tanpa dokumen perjalanan. "Kecuali yang bersangkutan memiliki lebih dari satu paspor," kata Teuku.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai penegak hukum lamban merespons terdeteksinya jejak Nunun. Atas keberadaannya di Kamboja, yang ternyata sudah dua bulan, tidak segera diambil langkah cepat. "Kenapa baru sekarang dikabarkan?" ujar Donal Faris, peneliti ICW. Dia menduga ada yang salah dalam kerja aparat sehingga tidak ada langkah konkret.

Wakil Ketua KPK, Haryono Umar, mengatakan segera meminta bantuan Interpol melalui Markas Besar Kepolisian RI. Langkah yang ditempuh, KPK akan mengirim surat bantuan penangkapan Nunun yang paspornya sudah dicabut. "Kami telah meminta bantuan ke Thailand."


RIKY FERDIANTO | RUSMAN PARAQBUEQ | ALWAN RIDHA RAMDANI | EKO ARI WIBOWO | PURWANTO

~ SUMBER ~