Australia Siapkan Pinjaman Siaga untuk RI
Dana US$1 miliar ini bisa diakses bila ekonomi Indonesia kena krisis
Australia bersedia berkontribusi sebesar US$1 miliar untuk program pinjaman darurat bagi Indonesia, yang bisa digunakan bila sewaktu-waktu dihantam krisis. Dengan program ini, Australia bergabung dengan Jepang, Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia terkait penyediaan pinjaman darurat (
stanb-by loan facility).
Menurut kantor berita
Reuters, kesediaan Australia ini diumumkan Perdana Menteri Julia Gillard dalam pembicaraan bilateral dengan tamunya dari Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Kota Darwin hari ini. Kedua pemimpin membicarakan berbagai isu, termasuk masalah keuangan.
Gillard mengatakan bahwa kontribusi Australia ini merupakan bagian dari paket pinjaman darurat internasional untuk Indonesia, yang hingga mencapai US$5,5 miliar. Fasilitas ini bisa diakses bila kondisi ekonomi Indonesia memburuk.
Dia mengingatkan bahwa Indonesia merupakan ekonomi yang terbesar di Asia Tenggara. Kaya dengan sumber daya dan pasarnya terus berkembang, Indonesia telah menjadi salah satu tujuan investasi favorit saat dunia tengah mengalami krisis utang Eropa dan melambatnya pertumbuhan ekonomi di tempat-tempat lain.
"Ketidakpastian global yang terus berlanjut menandakan bahwa negara-negara yang memiliki ekonomi makro dan kebijakan perbankan yang bertanggungjawab seperti Indonesia juga bisa terkena dampaknya," kata Gillard dalam pernyataan tertulis.
Ekspor Indonesia dalam dua bulan berturut-turut mengalami penurunan akibat rendahnya harga komoditas dan kekhawatiran bahwa krisis di Eropa bisa memperlemah permintaan ekspor produk-produk Asia.
Namun Gillard menyambut baik langkah-langkah proaktif Indonesia dalam menjamin stabilitas ekonomi dalam negeri dan penerapan kebijakan ekonomi yang baik. Sambil bersiaga mengantisipasi dampak krisis euro, Bank Indonesia masih optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi dalam negeri tahun ini akan tumbuh antara 6,3% hingga 6,7%.
Kendati permintaan ekspor melemah, para ekonom memperkirakan tidak akan ada perubahan radikal atas kebijakan ekonomi Indonesia karena tingkat konsumsi domestik saat ini mendominasi perekonomian nasional, yaitu 55 persen.
Gillard mengingatkan bahwa pinjaman siaga serupa juga pernah disediakan untuk Indonesia saat mengalami krisis keuangan global dan krisis keuangan Asia 1997-1998. Namun, fasilitas itu tidak pernah diambil.