SIAGA-HIBURAN: Tayangan infotainment harus bisa menjaga etika. Itulah hasil kesepakatan antara Komisi I DPR, KPI dan Dewan Pers. Mereka sepakat status infotainment menjadi non aktual.
Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hassanudin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/7) menyatakan infotainment mulai sekarang harus sesuai sesuai dengan peraturan yang berlaku. '' Jika infotainment tidak memperhatikan etika, saya setuju sensor segera diterapkan. Dengan demikian sanksi paling berat yakni dilarang tayang bisa diterapkan. Nanti ketika ditegur tidak bisa maka bisa disensor penuh," ujar Hassanudin.
Sementara itu Ketua KPI Dadang Hidayat menegaskan, KPI akan segera mengubah pedoman penyiaran. Dengan demikian maka ada sejumlah aturan tambahan untuk memperketat infotainment. "Kongkritnya kami akan memperbaiki dengan merevisi (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) P3SPS untuk mengatur sejumlah sanksi terkait perubahan infotainment menjadi non faktual. Kemudian akan kami sosialisasikan kepada infotainment," terang Dadang. (bnj/tsy)
http://www.siagaindonesia.com/news.p...&cat=7&id=9495[/QUOTE]