VIVAnews - Satuan Tugas (Satgas) Anti Suap dan Mafia Wasit, akhirnya memanggil Ketua Komdis PSSI, Hinca Panjaitan. Hinca dipanggil terkait dugaan suap yang menimpa Ketua Panpel Arema Indonesia, Abdul Haris.
"Kami telah memanggil Hinca tadi (Kamis, 17 Februari 2010). Sehari sebelumnya, kami juga telah memanggil Ketua Panpel Arema (Abdul Haris), Sudarmaji dan anggota Komdis PSSI, Alfred Simajuntak," kata Bernhard Limbong, Kamis, 18 Februari 2010.
Sayangnya, Limbong enggan membeberkan hasil pertemuannya dengan Hinca. "Itu sudah masuk materi sidang. Karena itu saya harus hati-hati agar tidak salah," kata Limbong.
Satgas Anti Suap dan Mafia Wasit PSSI memang sedang menangani kasus Ketua Panpel Arema Indonesia, Abdul Haris. Haris sebelumnya dijatuhi hukuman tak boleh aktif di pentas sepakbola Indonesia selama 20 tahun oleh Komdis PSSI.
Hukuman ini diberikan karena Haris dianggap telah berupaya menyuap Komdis agar meringankan hukuman Arema Indonesia terkait dengan melubernya penonton dalam derby Malang, 10 Januari 2010.
Sanksi tersebut dijatuhkan lewat sidang Komdis PSSI, Kamis 4 Februari 2010. Dalam keterangannya kepada wartawan saat itu, Hinca mengaku telah dihubungi Haris sehari sebelum sidang Komdis, 21 Januari 2010.
Sidang ini membahas mengenai sanksi terkait melubernya penonton saat derby Malang, 10 Januari 2010. Dalam percakapan tersebut, Hinca mengaku ditawari 10 persen dari penjualan tiket agar vonis Arema bisa dikondisikan.
Arema sendiri akhirnya dihukum larangan tampil sekali pertandingan. Selain itu, Panpel Arema juga diwajibkan mendapat denda Rp 50 juta.
Setelah menghubungi Hinca, Haris juga sempat melakukan wawancara dengan salah satu radio lokal di Malang, RBC FM. Dalam wawancara tersebut, Haris justru menuding Komdis PSSI yang meminta jatah 10 persen dari hasil penjualan tiket derby Malang.
"Kami juga akan memanggil penanggung jawab radio tersebut dalam waktu dekat ini untuk mengklarifikasi semuanya," kata Limbong.
"Kasus ini masih butuh waktu panjang. Kami tidak bisa buru-buru dalam menganalisa fakta yang ada. Kalau sudah lengkap, kami akan umumkan," pungkas Limbong.
sumber : vivanews