Jakarta - Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Ari Soemarno mengusulkan upaya pengurangan subsidi BBM melalui pembatasan konsumsi premium bisa dilakukan dengan ketentuan penerapan jenis premium subsidi dan premium non subsidi.
"Jadi akan ada kemungkinan premium subsidi dan premium non subsidi," kata Ari di sela-sela acara di European Union-Indonesia Business Dialog (EIBD), di MidPlaza Senin (29/11/2010).
Selain itu ia mengusulkan adanya mekanisme sistem pembayaran non tunai. Para penerima BBM bersubsidi harus memiliki kartu gesek non tunai yang bisa diisi ulang, caranya para pemilik kartu hanya tinggal gesek saat membeli premium di SPBU.
Sehingga premium subsidi hanya bisa dibeli dengan non tunai sementara BBM non subsidi bisa dibeli dengan cara tunai. "Jadi tidak boleh membeli secara tunai untuk yang subsidi," jelasnya.
Menurutnya mekanisme ini bisa diserahkan kepada Organda termasuk dalam melakukan verifikasi kartu gesek tersebut dengan bekerjasama dengan bank-bank penyedia kartu.
Ari mengakui dimasa kepemimpinannya di Pertamina, pada waktu itu ada wacana kartu pengendali, yang sempat dikhawatirkan membuat sulit Pertamina karena terkait verifikasi di lapangan.
"Kalau dulu saya oke, tapi verifikasi harus diluar SPBU, karena kalau di dalam SPBU akan membuat antrian," katanya.
Ia juga mengatakan, pembatasan premium akan menyebabkan SPBU-SPBU Pertamina terutama di luar Jawa akan kesulitan menyediakan tanki-tanki khusus Pertamax atau Pertamax Plus.
Terlepas dari itu semua, lanjut Ari, jika pemerintah mau mudah dan sederhana seharusnya pembatasan subsidi BBM tak perlu dengan pembatasan premium. Menurutnya seharusnya pemerintah menerapkan harga keekonomian secara bertahap sampai harga BBM mencapai titik keekonimian atau harga pasar dalam beberapa tahun.
"Masalah politik, hanya perlu disosialisasikan sejak awal. Kita mampu nggak masih beri subsidi?, kita ini negara net importir minyak," katanya.
(hen/ang)
Sumber:
http://www.detikfinance.com/read/201...harga?f9911013