7th March 2011
|
 |
Ceriwis Geek
|
|
Join Date: Nov 2010
Location: PIC#01
Posts: 19,459
Rep Power: 0
|
|
Agung Laksono Merasa Tidak Terganggu Isu Reshuffle
TEMPO/Dwianto Wibowo
Quote:
|
TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono yang juga kader Partai Golkar mengungkapkan tidak terganggu dengan isu perombakan kabinet. Sebelumnya, kader Partai Golkar di kabinet disebut-sebut sebagai target perombakan, selain Partai Keadilan Sejahtera. "Kalau soal koalisi saya kira, selama perjanjian politik belum dicabut belum dibatalkan, ya masih berlangsung terus," kata Agung di Istana Kepresidenan, Senin (7/3).
Sebelumnya, Presiden telah mengingatkan dua partai yang ada di dalam koalisi yang dianggap tidak menaati aturan dalam koalisi. Konteks yang disampaikan Presiden berkaitan dengan pengusulan Hak Angket Bank Century dan Hak Angket Mafia Pajak. Dua partai anggota koalisi, Partai Golkar dan PKS, tidak sejalan dengan pandangan pemerintah.
Agung mengatakan posisi Partai Golkar masih berada di dalam koalisi. Dia menyerahkan sepenuhnya keputusan soal perombakan kabinet dan koalisi kepada Presiden Yudhoyono. "Artinya posisinya seperti sekarang ini. Kalau soal reshuffle itu kewenangan presiden," ujarnya.
Soal pidato Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Agung mengatakan pidato itu biasa saja. Dia mengungkapkan Golkar tetap berada di koalisi namun kritis terhadap pemerintah. "Kita tetap di koalisi, ada ruang utk kritis dan saya katakan jika ada hal kritis disampaikan dengan baik," ujarnya.
Apakah Presiden meminta Agung tetap bekerja seperti biasa, Agung mengatakan sebagai pembantu presiden harus paham sendiri. "Saya kira itu harus tahu sendiri," katanya.
Siang ini, Presiden memanggil sejumlah menteri, yaitu Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar.
EKO ARI WIBOWO
|
|