Banda Aceh - Berdasarkan informasi yang diterima WALHI Aceh bahwa telah terjadi banjir bandang yang melanda beberapa desa di Tangse kemarin (Kamis, 10/03/2011) pada pukul 23.30 WIB. Data yang terhimpun sementara ini 13 orang meninggal, 21 orang hilang, dan ratusan rumah penduduk hanyut akibat banjir bandang. Banjir menyusul hujan deras selama dua hari di daerah pegunungan itu juga merusak berbagai fasilitas publik. Banjir bandang juga telah menyebabkan sejumlah desa rusak parah, yaitu Layan, Peunalom Sa, Peunalom Dua, Pucok Sa, Pucok Dua, Blang Dalam, dan Blang Me. Lebih dari seratus rumah hancur akibat hantaman pohon kayu besar yang dibawa banjir bandang. Ruas jalan Tangse-Geumpang juga mengalami gangguan, setelah longsor di Desa Alue Lhok, berbatasan Kecamatan Mane.
Banjir yang terjadi di Tangse ini telah mengingatkan kita atas kejadian serupa di Wasior, di Papua Barat bulan Oktober 2010 lalu yang telah menewaskan 29 orang dan 103 orang lainnya dinyatakan hilang dan menyebabkan fasilitas dan infrastruktur pemerintah dan asset milik masyarakat rusak serta hancur (detikcom, 5/10/2010).
Dari kejadian ini tentunya mengingatkan kita dan juga semua pihak, terutama pemerintah untuk lebih tanggap terhadap upaya pemulihan kondisi hutan. Selain melakukan peningkatan kelestarian hutan untuk kepentingan keseimbangan tata air dan lingkungan hidup, diharapkan pemerintah dapat lebih serius dalam mengupayakan pelestarian hutan. Namun kenyataannya upaya tersebut belum sebanding dengan proses perusakan yang terjadi.
Berbagai laporan dan informasi yang disampaikan banyak media yang mensinyalir terjadinya berbagai kasus illegal logging di wilayah tersebut. Bahkan pihak kepolisian sudah berkali-kali menangkap truk pengangkut kayu olahan hasil illegal logging dengan jumlah banyak. Kayu - kayu tersebut diturunkan dari daerah pegunungan seperti, Kec. Geumpang, Tangse dan Mane serta daerah-daerah pegunungan lainnya di Pidie. Ini artinya kinerja pengawasan petugas penjaga hutan di daerah pegunungan Tangse masih rendah.
Bencana serupa juga pernah terjadi di Tangse pada tahun 1985, yang menyebabkan sebagian besar kemukiman Beungga, Kecamatan Titeu Keumala serta 5 kecamatan disekitarnya terendam banjir, sejumlah penduduk meninggal dunia dan hancurnya berbagai fasilitas publik. Bencana alam berupa banjir dan longsor terjadi di mana-mana. Tak dapat dipungkiri, bencana itu terjadi dipastikan akibat parahnya kerusakan hutan yang ditimbulkan oleh aktivitas illegal logging dan pembukaan lahan baru. Illegal logging memang mulai marak terutama setelah tsunami, di mana kebutuhan kayu sangat besar dalam masa rekonstruksi Aceh. Investasi modal dan eksploitasi sumber daya hutan merupakan ancaman besar bagi kelestarian hutan Aceh. Ke depan, kerusakan hutan akan tetap terjadi dan bahkan terus meningkat apabila upaya yang dilakukan pemerintah sekedar semacam �gertak sambal� ala Moratorium Logging.
Kita memang prihatin dengan kerusakan hutan di daerah kita. Kehidupan mendatang akan sangat tergantung pada apa yang kita lakukan sekarang dalam menyelamatkan hutan dan lingkungannya. Perusakan sumber daya hutan di tanah air kita menghadapi tantangan berat karena hutan tetap jadi sasaran utama pihak pihak tertentu ingin mencari keuntungan dalam jumlah besar dengan pekerjaan mudah.
Kini sudah saatnya kita mempertahankan keberadaan sumber daya hutan dan meningkatkan kawasan yang berfungsi hutan agar kelestarian hutan dapat terjaga dengan baik. Hal ini paling tidak akan mengurangi ancaman bencana alam lebih parah, yang kini tengah mengintai kita. Terlebih di musim-musim penghujan seperti sekarang ini.
Demikian siaran pers ini kami sampaikan, atas perhatian dan dukungan rekan-rekan media kami ucapkan terimakasih.
sumber