24th January 2011
|
 |
Member
|
|
Join Date: Dec 2010
Posts: 98
Rep Power: 0
|
|
DPR Setuju Indonesia Masuk IILM
TEMPO Interaktif, Jakarta -Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui usulan Bank Indonesia untuk masuk dalam korporasi International Islamic Liquidity Management (IILM). Sesuai persyaratan, Bank Indonesia harus membeli lima lembar saham IILM senilai US$ 5 juta untuk menjadi anggota.
Persetujuan tersebut diberikan saat rapat kerja antara Komisi XI DPR RI bersama Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, Senin (24/01). "Bank Indonesia diundang untuk menjadi salah satu governing board dalam lembaga tersebut," kata Darmin.
Dia beralasan, pengelolaan likuiditas yang baik menjadi salah satu syarat mengembangkan lembaga keuangan syari'ah di Indonesia. Sedangkan peluang bagi berkembangnya lembaga keuangan syari'ah di Indonesia masih sangat besar.
Dalam 10 tahun terakhir, lembaga keuangan syariah mampu meningkatkan asetnya sebesar 53 kali lipat. Hingga Desember 2010, total aset lembaga keuangan syariah mencapai Rp 100,2 triliun. Namun bila dibandingkan dengan total aset perbankan nasional, pangsa pasarnya masih relatif rendah. "Baru berkisar 3,2 persen," kata Darmin.
Instrumen dan perangkat lembaga keuangan syariah yang belum berkembang menyebabkan terbatasnya pilihan dalam pengelolaan likuiditas. Hal itu berpotensi mengakibatkan menurunnya esisiensi intermediasi yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah.
Menurut Darmin, kondisi tersebut terjadi di berbagai negara yang tengah mengembangkan perbankan syariah. Hal itu membuat sejumlah bank sentral dan lembaga multinasional menggagas pembentukan korporasi IILM tersebut. "Mereka dari Malaysia, Uni Emirat Arab, Iran, Qatar dan beberapa negara lain," kata Darmin.
Dia menyebut, terdapat beberapa keuntungan bagi Indonesia dengan masuknya Bank Indonesia ke dalam korporasi tersebut. Salah satunya, Bank Indonesia dapat berinvestasi pada sukuk dan istrumen keuangan yang dikelola IILM. Selain itu, pemerintah juga bisa menerbitkan sukuk dengan rating yang lebih tinggi.
Dalam rapat tersebut, Komisi XI DPR RI sepakat untuk menyetujui masuknya Bank Indonesia dalam korporasi tersebut. Namun, mereka memberikan beberapa cacatan.
Salah satu anggota Komisi XI, Dolfie Palit meminta agar masuknya Bank Indonesia dalam IILM tersebut tidak berpengaruh buruk dalam segi politis dan kedaulatan. "Mengingat home base lembaga itu ada di Malaysia," kata Dolfie. Sedangkan anggaran dasar korporasi tersebut juga menggunakan undang undang yang dibuat oleh Malaysia, yang disebutnya sebagai negara yang sering berselisih paham dengan Indonesia.
|
