Pentagon Akan Cabut Larangan Prajurit Transgender

**Gusnan**

Tentara AS tiba di pangkalan angkatan udara dekat Siauliai Zuokniai, Lithuania, pada 26 April. Amerika Serikat melakukan latihan militer di Polandia, Latvia, Estonia dan Lithuania. Latihan ini, sebagai respon terhadap ketidakstabilan di Ukraina. (AFP PHOTO/Getty Images)

Washington - Menteri Pertahanan Amerika Serikat Ash Carter menginstruksikan pembentukan kelompok kerja yang akan memproses pencabutan larangan personel transgender yang bertugas di militer.
Lebih dari enam bulan ke depan, kelompok itu akan mengkaji dampak dan perubahan apa yang harus dibuat untuk mencabut larangan tersebut.
Dalam pernyataannya, Carter mengatakan kelompok kerja itu "akan mulai dengan praduga bahwa personel transgender bisa bekerja secara terbuka tanpa dampak yang merugikan pada keefektifan dan kesiapan militer, kecuali bila rintangan praktis teridentifikasi."
Carter menyebut aturan yang melarang anggota militer transgender adalah bahasan usang dan menyebabkan ketidakpastian yang mengganggu komandan dalam menjalankan misi utamanya.
Pada Februari silam, di bulan pertama menjabat seabgai menteri pertahanan, Carter menyebut dirinya sebagai orang yang "sangat terbuka" soal transgender di militer.
Selama ini kaum transgender dilarang masuk dalam militer AS di bawah aturan medis, dan tentara yang memutuskan menjadi transgender bisa dipecat dari militer.
Larangan itu masih tetap diterapkan bahkan setelah pencabutan kebijakan "Don't Ask, Don't Tell" pada 2011 sehingga tak ada lagi larangan bagi kaum gay dan lesbian bertugas di militer.
Namun, masih ada ketidakkonsistenan dalam proses penerapan kebijakan itu karena sebagian komandan tidak memproses pemecatan bagi transgender yang berdinas di unit mereka.
Carter juga membuat proses yang lebih sulit bagi pemecatan transgender yang bertugas di militer.
Dia mengatakan selama 14 tahun masa perang, militer Amerika telah belajar untuk mengadaptasi tantangan yang berbeda di medan perang dan jajaran militer.
"Selama ini, pria dan wanita transgender di militer telah bersama-sama dengan kita, bahkan mereka kerap harus melayani bersama rekan mereka dengan tanpa berkata apa-apa," kata Carter.
Kementerian Pertahanan tidak mengetahui secara akurat jumlah transgender yang bertugas di militer, walaupun studi yang dilakukan Williams Institute UCLA telah memperkirakan jumlah transgender mencapai 15.500 yang berdinas secara aktif atau kategori pasukan cadangan.
"Seperti yang saya katakan sebelumnya, kita harus memastikan setiap orang yang mampu dan mau melayani memiliki kesempatan penuh dan setara, dan kita harus memperlakukan seluruh personel dengan harkat dan martabat yang mereka layak dapatkan. Kementerian Pertahanan harus dan akan terus memperbaiki cara kita melakukan keduanya," kata Carter.
"Kekuatan masa depan militer kita bergantung akan itu," pungkasnya.

Terkait:

Menu