Ngamuk, Purnawirawan TNI Disemprot, Menteri Susi:Purnawirawan Ini Gila, Orang bayaran

**Gusnan**

353

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kesal dan bingung, mengapa nama dan asal usulnya disebut-sebut salah seorang jenderal dalam acara Silaturahmi Purnawirawan TNI/Polri serta Organisasi Masyarakat Keagamaan dan Kepemudaan di Balai Kartini, Jakarta, Jumat, 13 Mei 2016.

Acara itu digelar Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyusul isu adanya sejumlah kegiatan yang digelar terkait dengan kebangkitan komunisme.

“Ini dunia sudah gila, ngapain juga saya disebut-sebut,” kata Susi dalam percakapannya dengan Tempo, Sabtu, 14 Mei 2016.

Seperti diketahui, dalam acara yang digelar Menteri Ryamizard dengan Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat dan Organisasi Masyarakat Anti-Partai Komunis Indonesia tersebut dibahas soal munculnya bahaya laten komunisme baru dan cara mewaspadainya.

“Bahaya laten ini benar. Saya enggak mau dibilang enggak ada. Kalau dianggap begitu terus, bisa bahaya,” ucap Ryamizard dalam acara tersebut di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Mei 2016.

Ryamizard berharap maraknya isu bangkitnya PKI ini tidak membuat negara terpecah.

Keributan yang terjadi akibat hal itu ia anggap bisa merusak persatuan negara.

“Ini kalau ada hasut sana dan hasut sini nanti ada pertumpahan darah. Mari, kita hidup damai. Ini orang ribut bisa merusak negara,” ujarnya.

Ryamizard pun mencurigai pihak yang menganggap PKI tidak ada dan menduga mereka yang beranggapan seperti itu adalah komunis.

“Jadi kita patut mencurigai mereka yang bilang enggak ada (PKI). Mungkin dia yang komunis,” tutur Ryamizard.

Sebelumnya, dugaan bangkitnya PKI beberapa waktu lalu menjadi polemik di kalangan tokoh politik dan masyarakat.

Tudingan tersebut muncul terkait dengan adanya kegiatan diskusi, pemutaran film, dan penerbitan buku.

Adanya kegiatan-kegiatan tersebut diduga akan memberi pengaruh negatif dalam upaya penyelesaian tragedi 1965 yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Dalam acara itu, Ketua DPP Persatuan Purnawirawan TNI AD Letnan Jenderal (Purn) Suryadi mengatakan ada kegamangan mengenai sikap pemerintah bahwa orang yang memberontak mau difasilitasi untuk diadakan rekonsiliasi nasional.

Suryadi mempertanyakan anggaran untuk memfasilitasi kegiatan tersebut.

Menurut dia, pemerintah saat ini telah mempunyai kekuatan besar untuk membiayai dan memfasilitasi kegiatan tersebut.

Suryadi mengklaim para pemimpin di pemerintahan banyak yang tidak jelas asal usulnya.

“Gubernur Lemhanas siapa sih dia? Dari mana asal usulnya? Siapa sih yang tahu Menteri Susi itu siapa? Ada yang tahu? Anaknya siapa? Bapaknya siapa?” kata Suryadi.

Gubernur Lemhanas yang dimaksud Suryadi adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Widjojo yang kebetulan Ketua Pengarah Simposium Nasional Tragedi 1965.

Simposium itu mengusulkan perlunya rekonsiliasi nasional.

Susi mengaku mendengar dan melihat tayangan televisi soal acara itu.

Menteri asal Pangandaran, Jawa Barat, itu akhirnya menyampaikan kekesalan dan protesnya dalam bahasa Jawa yang lebih-kurang artinya berikut ini.

“Purnawirawan ini gila? Apa orang bayaran? Ngomong bapakku siapa? Anakku siapa? Di Balai Kartini. Dunia mulai gila.” Susi mengaku akan melontarkan protesnya juga kepada Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu terkait dengan acara itu.

Secara khusus, Susi menuturkan ingin menjawab pertanyaan purnawirawan yang menanyakan asal usulnya.

Susi menyebutkan orang tuanya merupakan tokoh masyarakat Pangandaran.

Ia mengatakan ayahnya bernama Haji Achmad Karlan dan ibunya adalah Hajjah Suwuh Lasminah yang berasal dari Jawa Tengah.

Susi, yang lahir pada 15 Januari 1965 di Pangandaran, mengaku punya kakek buyut bernama Haji Ireng.

Orang tua Susi adalah saudagar sapi dan kerbau serta taat mengaji.

“Bapak-ibu saya membangun Masjid Agung Pangandaran dan membiayai sekolah-sekolah Muhammadiyah hingga dapat menggratiskan biaya pendidikan,” ucap Susi.

“Kalau nuduh, lebih tepat antek kapitalis, wong anakku sekolah di Amerika, ha-ha-ha….”Sebelumnya Susi mengungkapkan bahwa saat ini ada sekitar 700 kapal asing dari berbagai negara yang ditahan karena diduga melakukan illegal fishing.

Para pemilik kapal tidak tinggal diam.

Mereka melakukan berbagai upaya agar kapal mereka bisa dilepas.

Salah satu upayanya adalah mendekati sejumlah purnawirawan TNI atau pejabat KKP untuk membujuk Menteri Susi.

Namun, dengan tegas, Susi menyatakan tidak terpengaruh dengan cara-cara itu.

“Saya ini masih sering ditekan, tapi saya lebih baik mundur dari kursi menteri daripada melepas kapal asing yang segede-gede gajah itu,” tegasnya

Terkait: