[lumpiabasah]

Perpustakaan Kementerian Keuangan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan pada Pasal 115 yang melekat pengelolaannya pada Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, menyebutkan bahwa:

�Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program komunikasi publik, mengkomunikasikan kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya, melaksanakan edukasi publik mengenai peraturan perundang-undangan di bidang keuangan Negara dan mengelola opini publik dalam rangka mendapatkan dukungan dan partisipasi masyarakat, mengelola perpustakaan departemen, serta menyiapkan penyelenggaraan rapat kerja dan pembahasan rancangan undang-undang bidang keuangan negara dengan Dewan Perwakilan Rakyat�.



Perkembangan dan perubahan tugas yang terjadi pada seluruh unit eselon I di lingkungan Departemen Keuangan menuntut Biro Hubungan Masyarakat untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan (internal dan eksternal) kepada masyarakat, meningkatkan kualitas kinerja dan infrastruktur sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selain itu sebagai perwujudan dari keterbukaan/akuntabilitas sebuah badan publik, maka Departemen Keuangan juga dituntut untuk dapat menyajikan informasi kepada masyarakat (obligation to tell) sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Namun memasuki tahun 2011, seiring dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan, maka pengelolaan Perpustakaan mengalami perubahan struktur dari tahun 2010:





Perpustakaan Kementerian Keuangan merupakan perpustakaan sentral selaku koordinator dari berbagai perpustakaan yang dimiliki setiap unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Diperuntukkan bagi stakeholders Kementerian Keuangan khususnya pegawai dan secara luas diperuntukkan bagi masyarakat umum sebagai sarana referensi, informasi, dan refreshing.



Visi Perpustakaan Kementerian Keuangan adalah �Menjadi Pusat Referensi yang Mendukung Tugas dan Fungsi Kementerian Keuangan untuk Mewujudkan Kesempurnaan dalam Pelayanan�.



Misi Perpustakaan Kementerian Keuangan yakni:



1. Menjangkau stakeholders Perpustakaan Kementerian Keuangan seluas-luasnya (pelanggan/customer);

2. Menyediakan bahan referensi sesuai dengan kebutuhan stakeholders baik internal Kementerian Keuangan maupun (produk dan pasar/market);

3. Membangun Sistem Otomasi Perpustakaan di lingkungan Kementerian Keuangan yang terintegrasi dan mudah digunakan (teknologi);

4. Memperkuat koordinasi dan komunikasi antar Perpustakaan di lingkup baik internal maupun eksternal Kementerian secara kontinyu (perhatian akan keberlangsungan, pertumbuhan, dan profitabilitas);

5. Menjadikan Perpustakaan Kementerian Keuangan sebagai �cubic of fiscal knowledge� yang mendukung tugas dan fungsi Kementerian Keuangan (filosofi);

6. Menjadi pusat referensi dengan prinsip kesempurnaan dalam pelayanan (konsep diri);

7. Menumbuhkembangkan semangat integritas, profesional, sinergi, melayani, dan kesempurnaan dalam jiwa pustakawan sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan (perhatian akan karyawan);

8. Memberikan kontribusi dalam mengedukasi publik melalui bahan referensi terkait tugas dan fungsi Kementerian Keuangan (perhatian akan citra publik).



Selain sebagai koordinator Perpustakaan di lingkungan Kementerian Keuangan, Perpustakaan Kementerian Keuangan juga menjalin hubungan dengan komunitas yang berada di luar Kementerian Keuangan khususnya dengan Perpustakaan Nasional dan komunitas Perpustakaan yang bertaraf nasional, antara lain:



1. Ikatan Pustakawan Indonesia

2. Ikatan Sarjana Perpustakaan Indonesia

3. Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca

4. Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia

5. Klub Perpustakaan Indonesia

Sejak diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan pada tanggal 26 April 2011 hingga kini, Perpustakaan Kementerian Keuangan telah memiliki total koleksi sebanyak 10.715 judul yang dapat diakses:







Perpustakaan Kementerian Keuangan dilengkapi dengan beberapa fasilitas antara lain:







Layanan Perpustakaan Kementerian Keuangan terdiri dari:







Perpustakaan Kementerian Keuangan akan terus berkembang. Di tahun 2014, direncanakan pembangunan Perpustakaan Kementerian Keuangan akan berpindah lokasi yakni di Lantai I Gedung A.A. Maramis Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat 10710. Semoga dapat terwujud dan dapat memberikan kontribusi kepada kemajuan pengelolaan keuangan negara, kekayaan negara, serta pasar modal dan lembaga keuangan di Indonesia.



Pengelola Perpustakaan Kementerian Keuangan terdiri dari 7 orang Pelaksana, 2 orang merupakan lulusan Sarjana Perpustakaan yang fokus kepada manajemen dan penyelenggaraan event Perpustakaan Kementerian Keuangan, 1 orang Sarjana Sosial (Sejarah) yang fokus pada pengembangan koleksi Perpustakaan Kementerian Keuangan dan IT, serta 4 orang dari Diploma Kebendaharaan Negara yang memberikan dukungan pelayanan, kegiatan, IT, serta administrasi baik keuangan maupun non keuangan.



Selamat Datang di Perpustakaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kami Hadir untuk Melayani!





www.perpustakaan.depkeu.go.id