VIVAnews - Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah berencana memanggil Menteri Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, pekan depan. Pemanggilan ini terkait dengan kasus penembakan dan konflik yang masih terus terjadi di tanah Papua.
"Kami ingin meminta penjelasan pemerintah secara utuh," ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di gedung DPR, Rabu 20 Juni 2012.
Terkait rencana pembentukan panitia kerja Papua oleh Komisi I, Priyo menegaskan hal itu tidak diperlukan. Sebab saat ini sudah banyak yang menangani masalah Papua.
"Tidak perlu semua komisi bikin itu. Biarkan nanti dilakukan oleh tim otonomi khusus Papua yang kebetulan saya pimpin langsung," katanya.
Karena, lanjutnya, tim otonomi khusus itu bisa mencakup seluruh masalah. "Tapi (jika) masing-masing komisi mendalami itu ya bagus," lanjutnya.
Sebelumnya, pertemuan antara pemerintah pusat dengan sejumlah tokoh Papua telah digelar di Swiss-Belhotel, Jayapura, Papua, Senin 18 Juni 2012. Menurut Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, pertemuan ini cukup konstruktif. "Sejumlah masalah yang timbul di Papua dapat terungkap," kata Djoko.
Dalam pertemuan itu diketahui inti permasalahan adalah pembangunan Papua harus dilakukan dengan cara damai. "Tapi menciptakan rasa aman dan damai itu bukan semata hanya tanggung jawab TNI dan Polri namun juga masyarakat," katanya.
Dalam pertemuan itu juga terungkap bahwa luas wilayah Papua menjadi salah satu kendala dalam menciptakan situasi aman. Selain itu juga terungkap bahwa otonomi khusus yang sudah berlangsung selama 11 tahun, belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat.
Terkait serangkaian aksi penembakan, Djoko Suyanto mengatakan, hingga kini belum diketahui secara pasti motifnya. Polisi, masih melakukan penyelidikan dan penyidikan. "Jadi belum bisa disimpulkan apakah ada kaitannya dengan politik atau tidak," ujar dia. (umi)
23rd June 2012
Soal Papua, DPR Akan Panggil Menkopolhukam
