12th January 2011
|
 |
Ceriwis Pro
|
|
Join Date: Jul 2010
Location: TM#45|PIC#043|
Posts: 2,510
Rep Power: 39
|
|
Wapres: Tingkatkan Keselamatan Transportasi Laut
Quote:
JAKARTA--MICOM: Masih banyak terjadi permasalahan dalam pengelolaan transportasi laut membuat Wakil Presiden Boediono menginstruksikan peningkatan keselamatan. Untuk itulah, kementerian perhubungan dituntut untuk melakukan pengetatan penerbitan surat izin berlayar.
"Pemerintah harus melakukan penegakan peraturan yang tetap memungkinkan kapal-kapal rakyat berfungsi dan proses tersebut berlangsung terus menerus diawasi oleh Kementerian Perhubungan," ujar Juru Bicara Presiden Yopie Hidayat di Jakarta, Rabu (12/1).
Selain itu, Yopie juga mengatakan bahwa Wapres meminta agar sejumlah kapal besar yang tidak memiliki asuransi keselamatan dan alat penyelamat harus terus diawasi lebih ketat, padahal sesuai dengan undang-undang asuransi tersebut harus ada.
Ia juga mengatakan, adanya sejumlah pelabuhan yang mulai mengalami pendangkalan sehingga harus dilakukan pengerukan, mengingat kalau pendangkalan terus dibirakan akan mengancam keselamatan penumpang. "Wapres minta dalam waktu dua bulan menhub akan kembali melaporkan hasil inventarisasi," kata Yopie.
Namun, untuk pelayaran rakyat atau tradisional, justru sebaliknya, karena banyak pelayaran rakyat yang akan susah memenuhi syarat dan tidak bisa beroperasi jika peraturan terlalu ketat. Sedangkan, untuk keselamatan pelayaran nontradisional, akan ada inventarisasi masalah dan Kemenhub akan melakukan penegakan hukum yang lebih ketat.
Khusus mengenai Pelabuhan Tanjung Priok, Yopie mengatakan, akan ada pembersihan kapal-kapal nelayan yang membahayakan jalur pelayaran sehingga bisa menimbulkan kebakaran. "Wapres minta dalam target waktu dua bulan masalah ini sudah bisa diselesaikan," katanya.
Untuk itu, perlu ada sosialisasi terus menerus untuk menjaga agar nelayan tidak masuk ke alur pelayaran kapal besar yang bisa menimbulkan risiko tabrakan. Yopie mengatakan pula, perlu ada pengawasan karcis penumpang untuk pelayaran rakyat serta penyeberangan yang juga diikuti pembuatan manifes untuk mencegah kapasitas kapal penyeberangan yang berlebihan. "Menhub diminta menyusun rencana aksi untuk mengawasi peraturan, terutama di kapal milik swasta," katanya.
Yopie juga mengatakan, Wapres akan mengundang Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, dan Pelindo untuk secara khusus membicarakan masalah efisiensi kapsitas pelabuhan dalam agenda rapat yang berbeda. "Fokusnya pada upaya menaikkan efisiensi dan peningkatan kapasitas pelabuhan dan akan ada pembahasan terpisah," katanya.
|
|
