13th January 2011
|
 |
Ceriwis Lover
|
|
Join Date: Dec 2010
Location: TM#77
Posts: 1,503
Rep Power: 264
|
|
Koalisi Ingatkan Presiden Soal Reshuffle
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ANTARA/Prasetyo Utomo
Quote:
TEMPO Interaktif, Jakarta - Partai Golkar menyilakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengganti menteri yang kinerjanya dinilai jeblok. Menurut Ketua Partai Golkar Priyo Budi Santoso, keputusan reshuffle sepenuhnya kewenangan Presiden. "Kami menghormati, dan posisi Golkar mengajak semua pihak untuk menyerahkan semuanya ke Presiden," kata Priyo, Rabu 12 Januari 2011.
Priyo mengatakan, bila Presiden benar-benar akan merombak kabinet, Presiden ada kemungkinan akan mengkomunikasikannya dulu dengan ketua umum partai. Dalam naskah kesepakatan koalisi memang disebutkan, pengangkatan dan pergantian menteri dari partai koalisi akan melibatkan presiden dan ketua umum partai bersangkutan.
Sejauh ini, kata Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham, partainya belum diajak bicara soal reshuffle oleh Yudhoyono. "Tidak ada komunikasi Presiden dengan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie," kata Idrus, Selasa lalu.
Isu penggantian menteri menghangat setelah Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menyerahkan hasil evaluasi kabinet kepada Presiden kemarin. Sejumlah menteri disebut-sebut mendapat nilai merah.
"Apakah hasil UKP4 akan digunakan untuk me-reshuffle, biarkan Presiden yang memutuskan. Kalau memang menteri ada yang jeblok, silakan saja, dan itu tidak apa-apa," kata Priyo.
Namun Partai Keadilan Sejahtera menilai saat ini bukan waktu yang tepat bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk merombak kabinetnya. �Karena bisa memanaskan kondisi politik,� kata Presiden PKS Luthfi Hasan di Jakarta kemarin.
Luthfi mengatakan, kalaupun reshuffle harus dilakukan, langkah itu seharusnya didasarkan pada kinerja menterinya, bukan semata-mata alasan politik. �Lihat orientasi public service-nya,� katanya.
Menteri-Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengaku tidak bisa memastikan apakah akan ada perombakan kabinet. "Kita tidak bicara soal reshuffle. Itu haknya Presiden," katanya. Namun dia memastikan penilaian dan evaluasi juga akan dilakukan pada pertengahan tahun ini.
Juru bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, menyatakan hingga kemarin Presiden belum pernah menyinggung soal reshuffle. Namun, yang jelas, Presiden juga mempertimbangkan realitas politik Indonesia dalam menyusun kabinetnya.
Menurut Julian, bisa jadi jatah menteri partai politik berkurang. "Tidak ada pertimbangan bahwa ini penjatahan yang sudah fixed dan tetap. Kalau ada reshuffle, bisa jadi menteri yang bersangkutan digantikan dari partai lain. Kalau ada, mungkin saja. Kalau tidak ya tidak, tetap sampai empat tahun ke depan," katanya.
Anggota Dewan Pembina Demokrat, Ahmad Mubarok, menilai sejumlah menteri dari partai bekerja tidak optimal. "Sebaiknya menteri di kementerian yang terkait dengan pelayanan publik harus dijabat kalangan profesional, bukan dari partai. Biar kinerjanya bagus," katanya.
Karena itu, ujar Ahmad, Partai Demokrat siap jika jatah menterinya dikurangi demi perbaikan kinerja kabinet. Menurut dia, idealnya perbandingan porsi menteri profesional versus menteri dari partai adalah 70:30. Hal ini untuk memperkecil campur tangan partai pada pemerintahan. "Masak, pilih kepala kantor wilayah saja harus meminta persetujuan partai," katanya. |
|
