24th February 2011
|
 |
Member Aktif
|
|
Join Date: Nov 2010
Posts: 261
Rep Power: 237
|
|
Gagalkan Angket Pajak, Demokrat Dituding Kongkalingkong dengan Pengusaha
Anggota fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo (kiri) dan Gandung Pardiman (kanan), saat melakukan interupsi dalam rapat paripurna, di Gedung MPR/DPR, Jakarta. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ditolaknya hak angket pajak dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa (22/2) lalu disinyalir penuh dengan permainan para elit politik. Bahkan sejumlah pengamat pajak melihat kandasnya usulan hak angket pajak disebabkan adanya permainan antara Partai Demokrat dengan pengusaha yang merupakan wajib pajak.
"Demokrat berkongkalingkong dengan pengusaha, sehingga berusaha menggagalkan hak angket," kata Direktur Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan dalam diskusi Membongkar Mafia Pajak di Galeri Cafe Taman Ismail Marzuki, Kamis 24 Februari 2011.
Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pembayar Pajak, Sasmito Hadinegoro. Sasmito mengaku bersyukur dengan penolakan hak angket oleh anggota dewan. Karena, "Itu artinya ada apa-apa, yang disembunyikan, sampai partai penguasa, pemerintah, menolak angket itu," ujarnya. Sasmita bersyukur karena penolakan itu telah memperlihatkan ke masyarakat bila pemerintah bermain dengan mafia pajak.
Kalau pemerintah tidak menyembunyikan sesuatu, kata dia, seharusnya angket pajak didukung oleh Partai Demokrat. "Tapi Demokrat menolaknya. Sehinggak angket pajak kalah dengan dua suara," kata Sasmita.
Di tempat yang sama, mantan Direktur Jenderal Pajak, Fuad Bawazier juga merasa yakin bila jaringan mafia pajak di DPR sangat kuat. "Buktinya hak angket di rapat paripurna tumbang, pasti ada pengaruh mafia pajak," kata Fuad.
Seperti diberitakan sebelumnya, Selasa lalu DPR menggelar rapat paripurna yang membahas usulan pembentukan panitia khusus hak angket pajak. Rapat yang dimulai siang hari dan berakhir sekitar pukul 22.00 WIB itu akhirnya menghasilkan keputusan menolak usulan tersebut.
Pengambilan keputusan melalui voting itu dimenangkan oleh kubu yang menolak pansus hak angket, hanya selisih 2 suara dengan kubu yang mendukung pembentukan pansus. Kubu yang menolak antara lain Fraksi Partai Demokrat, PPP, PKB, PAN dan Fraksi Gerindra.
CORNILA DESYANA
|
memberi melon kepada TS 