25th February 2011
|
 |
Ceriwiser
|
|
Join Date: Dec 2010
Location: Bandung
Posts: 541
Rep Power: 43
|
|
Presiden Langgar Sumpah Jabatan jika tidak Bubarkan Ahmadiyah
Quote:
JAKARTA--MICOM: Forum Umat Islam (FUI) dan Front Pembela islam (FPI) kembali mendesak pemerintah untuk segera membubarkan Ahmadiyah. Mereka menilai, masyarakat tidak akan melakukan kekerasan apabila sejak awal Presiden SBY bersikap tegas membubarkan Ahmadiyah.
Ketua DPP FPI bidang advokasi, Munarman, mengungkapkan bahwa dengan tidak segera membubarkan Ahmadiyah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melanggar konstitusi negara.
"SBY melanggar konsitutsi dengan tidak membubarkan Ahmadiyah. Apalagi sekarang membiarkan kelompok-kelompok kiri ada di kekuasaan. Keanehannya, Presiden membiarkan kelompok liberal mengakses kekuasaan, komunis juga, maka saya rasa ada pelanggaran konstitusi," Ujar Munarman dalam diskusi di Jakarta, Kamis (24/2).
Senada dengan pendapat Munarman, Ketua FUI Al khaththath mengatakan bahwa pemerintah seharusnya mampu mengambil sikap atas keberadaan Ahmadiyah. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan peraturan yang ada dengan tegaS.
Al Khaththath juga menegaskan bahwa Umat Islam akan menagih sikap presiden pada 1 Maret mendatang lewat aksi demonstrasi. Jika tuntutan mereka tidak dikabulkan, Presiden dianggap melanggar sumpah jabatan, dan tidak layak menjadi kepala negara.
"Kita akan menggelar aksi pada tanggal 1 Maret untuk minta kepada Presiden untuk bubarkan Ahmadiyah. Kalau tidak membubarkan Ahmadiyah, berarti dia tidak laksanakan Undang-undang, atau konstitusi, dan ini berarti melanggar sumpah jabatan. Kalau sudah melanggar sumpah jabatan, ini berarti sudah tidak layak jadi presiden” Tegas Al Khaththath
Namun Al Khaththath membantah bahwa aksi tersebut sebagai aksi untuk merebut kekuasaan. Al Khaththath tidak membantah bahwa memang ada beberapa jenderal militer yang sudah geram dengan pemerintahan SBY. Meski demikian, ia tidak mau jika dikatakan bahwa Umat Islam telah diboncengi oleh kepentingan para jenderal tersebut.
"Forum Umat Islam itu kan forumnya Umat Islam, kalau ada jendral-jendral Islam ikut ya nggak apa-apa. Kita tidak melihat bahwa kita dijadikan alat untuk merebut kekuasaan. Kita akan fokus pada pembubaran Ahmadiyah. Bahwa banyak jenderal yang ingin meruntuhkan pemerintahan SBY itu sudah banyak. Anda bisa cari sendiri siapa saja itu. Jadi dalam hal ini Forum Umat Islam tidak berkaitan dengan rebutan kekuasaannya para jenderal itu," jelasnya.
Mengenai proses pembubaran Ahmadiyah, Munarman menjelaskan hal itu dapat dilakukan pemerintah secara konstitusional, yaitu sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 1/PNPS/1965. Menurut Munarman, Presiden tidak perlu takut dikatakan melanggar HAM karena membubarkan Ahmadiyah. Hal ini karena ada legal konstitusional yang mengatur pembubaran tersebut. (*/OL-3)
|
|
