DENPASAR, KOMPAS.com � Mantan Menlu Hassan Wirajuda mengatakan, meski sekilas merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan suatu negara, serangan ke Libya oleh pasukan koalisi bisa dibenarkan.
"Itu bagian dari
right to protect warga Libya. Intervensi terbatas dibenarkan ketika rezim sudah memutuskan melakukan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri. Artinya, serangan itu merupakan bentuk perlindungan masyarakat internasional kepada Libya yang terancam oleh penguasanya sendiri," jelasnya seusai memberi materi dalam Seminar Nasional "Politik di Timur Tengah" di Universitas Udayana Denpasar, Kamis (24/3/2011).
Ia mengatakan, masyarakat internasional tampaknya tidak ingin melakukan kesalahan yang sama seperti kasus di Rwanda yang membiarkan terjadi perang saudara selama berbulan-bulan, dan bisa mengakibatkan tewasnya 1,5 juta orang.
Hassan menjelaskan, serangan koalisi tersebut juga telah didasarkan pada resolusi Dewan Keamanan PBB yang berisi embargo militer terhadap Libya dan penetapan wilayah larangan terbang alias
no fly zone.
"Penetapan
no fly zone merupakan usulan organisasi Liga Arab. Kalaupun ada negara anggota Liga Arab yang mengkritik serangan itu, maka lebih disebabkan mereka khawatir serangan itu akan menjadi preseden bagi negara mereka yang juga adalah negara otoriter. Qatar dan Uni Emirat Arab sendiri ikut menyumbang pesawat bagi pasukan koalisi," katanya.
Selain itu, tambah Hassan, pergolakan di Libya dan negara-negara Arab lainnya merupakan kegagalan negara-negara tersebut serta organisasi regionalnya untuk mengubah diri menjadi negara yang demokratis.
"Kesuksesan ekonomi pada akhirnya akan menjadi masalah bila tidak diikuti oleh pembangunan politik," ucapnya.
26th March 2011
Hassan Wirajuda: Serangan Koalisi Benar
