28th March 2011
|
 |
Ceriwis Geek
|
|
Join Date: Nov 2010
Location: PIC#01
Posts: 19,459
Rep Power: 0
|
|
Nilai Proyek Gedung DPR Diduga Lampaui Aturan
Gedung baru DPR
Quote:
|
TEMPO Interaktif, Jakarta - Nilai bangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan, Jakarta, diduga tak sesuai dengan ketentuan harga satuan tertinggi bangunan gedung negara per meter persegi keluaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Bila dirata-rata, biaya pembangunan untuk setiap anggota DPR itu mencapai Rp 800 juta.
Menurut Ketua Asosiasi Kontraktor Indonesia Sudharto, pembangunan gedung pemerintah harus berpedoman pada harga satuan tertinggi (HST) dari Bappenas tersebut. Berdasarkan HST per M2 yang dipublikasikan pada 2008, harga gedung bertingkat untuk kawasan DKI Jakarta kategori A Rp 1,406 juta per meter persegi (m2), kategori B Rp 1,256 juta per m2, dan kategori C Rp 942 ribu per m2.
Sudharto menuturkan mungkin saja sebuah gedung dibangun dengan biaya Rp 7,2 juta per meter persegi jika menggunakan material mahal, seperti marmer. "Tapi boleh atau tidak gedung pemerintah menggunakan marmer semua?" katanya ketika dihubungi Ahad, 27 Maret 2011 kemarin.
Ia menanggapi penjelasan Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretariat Jenderal DPR Sumirat, Jumat pekan lalu. Sumirat menjelaskan, setiap anggota DPR akan mendapatkan fasilitas sebuah ruangan seluas 111,1 meter persegi senilai Rp 7,2 juta per m2. Artinya, pembangunan gedung untuk seorang anggota DPR menelan biaya Rp 800 juta.
"Setiap anggota akan memiliki lima anggota staf ahli dan satu sekretaris," ucapnya. Total akan dibangun 600 ruangan.
Sumirat pun menuturkan gedung baru akan terdiri atas 36 lantai, termasuk ruang rapat dan fasilitas penunjang lainnya, dengan luas bangunan total 156.680 m2. Gedung mulai dibangun pada 22 Juni 2011. "Lokasi proyek satu sumbu dengan gedung Nusantara I."
Semula biaya proyek ini dianggarkan Rp 1,6 triliun, tapi belakangan diturunkan menjadi Rp 1,164 triliun setelah kritik publik bermunculan. Menurut Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra, kini pengerjaan sudah memasuki tahap teknis. Pendaftaran peserta lelang ditutup pada Jumat pekan lalu.
Terdaftar 11 perusahaan yang akan mengikuti lelang, yang meliputi enam badan usaha milik negara dan lima perusahaan swasta. Enam BUMN itu adalah PT Pembangunan Perumahan, PT Wijaya Karya, PT Hutama Karya, PT Waskita Karya, PT Nindya Karya, serta PT Krakatau Engineering. Perusahaan lainnya adalah PT Duta Graha Indah Tbk, PT Tetra Konstruksindo, PT Abdi Mulia Berkah, PT Jaya Konstruksi MP, dan PT Tiga Mutiara. "Banyak yang kecewa terhadap hasil pekerjaan mereka," ujar Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Uchok Sky Khadafi kemarin.
DWITA A | ADITYA B | ISMA S | JOBPIE S
|
|
