Ruang Terbuka Hijau Berfungsi Sebagai Spon

**basta323^VIP**

Oleh: Nirwono Joga, Arsitektur Lanskap

Gubernur Fauzi Bowo mencanangkan rencana Jakarta sebagai green city. Dimulai dengan memperluas ruang terbuka hijau (RTH) dengan ditutupnya beberapa SPBU yang berada di jalur hijau. Nantinya area itu dikembalikan lagi menjadi taman. Lalu rencana berikutnya adalah mendorong adanya green building pada kantor-kantor Pemda DKI. Sehingga pihak swasta pun terdorong untuk membangun green building.
Bagaimana rencana Jakarta, Green City di mata pengamat? Kali ini BiruVoice meminta tanggapan dari Nirwono Joga, ahli lanskap yang sekaligus menjadi pengurus di Ikatan Arsitektur Lanskap Indonesia (AALI) dan koordinator Komunitas Peta Hijau Jakarta (PHJ).
Berikut hasil wawancara dengan Nirwono Joga :

BV : Apa sebenarnya dengan yang dimaksud green city? Adakah kriteria-kriterianya?
NJ : Kriteria green city ada 8, yaitu:
a. Pembangunan kota harus sesuai peraturan UU yang berlaku, seperti UU 24/2007: Penanggulangan Bencana (Kota hijau harus men-jadi kota waspada bencana), UU 26/2007: Penataan Ruang, UU 32/2009: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dll.
b. Konsep Zero Waste (Pengolahan sampah terpadu, tidak ada yang terbuang).
c. Konsep Zero Run-off (Semua air harus bisa diresapkan kembali ke dalam tanah, konsep ekodrainase)
d. Infrastruktur Hijau (tersedia jalur pejalan kaki dan jalur sepeda)
e. Transportasi Hijau (penggunaan transportasi massal, ramah lingkungan berbahan bakar terbarukan, mendorong penggunaan transportasi bukan kendaraan bermotor - berjalan kaki, bersepeda, delman/dokar/andong, becak.
f. Ruang Terbuka Hijau seluas 30% dari luas kota (RTH Publik 20%, RTH Privat 10%)
g. Bangunan Hijau
h. Partisipasi Masyarakat (Komunitas Hijau)
BV : Jakarta sebagai sebuah kota metropolitan, apa persoalan lingkungan yang paling mengkhawatirkan?
NJ : Jakarta selalu identik dengan masalah klasik BMKG, bukan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ya, tetapi Banjir, Macet, Kemiskinan (kekumuhan, kesehatan, kebakaran, dll) dan Gusur.
Dalam konteks kota hijau sebenarnya kota yang berkelanjutan harus dapat menjaga keberlanjutan ketersediaan Air Bersih dan Udara Segar. Itu saja.
BV : Di salah satu kriteria green city adalah adanya green building.
Apa kriteria sebuah bangunan disebut green building?
NJ : Kriteria green building (standar dari Green Building Council dunia dan Indonesia):
a. Bangunan dibangun di atas peruntukan lahan yang benar, bukan di atas RTH.
b. Hemat Air (reduce, reuse, recycle, recharge)
c. Hemat Listrik dan mendorong penggunaan energi terbarukan (sel surya, biogas, angin)
d. Penggunaan material lokal, ramah ingkungan, atau daur ulang.
e. Layout ruang terbangun : ruang hijau = 50-70% : 30-50%.
BV : Terkait dengan ruang terbuka hijau, apakah kota Jakarta ini sudah memadai? Bila belum, berapa banyak lagi untuk mencapai kondisi ideal kota yang mempunyai ruang terbuka hijau memadai?
NJ : Kondisi Jakarta (2009) : Ruang terbangun 67%, RTH 10% (tepatnya 9,97%), sisa lahan yang tengah diperebutkan untuk menjadi RTH atau kawasan komersial 23%.
Rencana Induk Jakarta 1965-1985 target RTH 37,2%
Rencana Umum Tata Ruang Jakarta 1985-2005 target RTH 25,85%
Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2000-2010 target RTH 13,94% (9.544 ha)
Draf Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2010-2030 target RTH (diusulkan) 30% sesuai UU No. 26/2007 Penataan Ruang (Pasal 29 Ayat 1).
Sebagai catatan kemampuan Pemprov DKI Jakarta menambah RTH baru hanya 4 Ha/tahun.
BV : Apa sebenarnya fungsi dari ruang terbuka hijau (RTH)? Apabila sebuah kota hanya mempunyai sedikit ruang terbuka hijau, apa sih dampaknya bagi kota tersebut?
NJ : RTH dianalogikan sebagai Daerah Resapan Air/Daerah Tangkapan Air dan Paru-paru Kota. Ingat prinsip dasar pembangunan kota yang berkelanjutan adalah menjaga keberlanjutan ketersediaan air bersih dan udara segar. Dan itu semua hanya bisa dilakukan oleh RTH yang dipenuhi oleh pepohonan besar. Jika kota kekurangan RTH seperti paru-paru kita yang hanya tinggal 50% umpamanya, sehingga bagaimana kita/kota dapat bernafas dengan lega?
Begitu pula terhadap air, RTH berfungsi seperti spon yang menyerap air ke dalam tanah, kalau RTH diganti dengan bangunan maka tanah tidak dapat meresapkan air ke dalam tanah sehingga air mengalir kemana-mana (baca: genangan air, rob, hingga banjir).
BV : Apa yang menjadi kendala untuk mewujudkan ruang terbuka hijau di kota Jakarta? Pemerintahnya harus berbuat apa? Kalangan swasta berbuat apa? Masyarakatnya?
NJ : Pemprov DKI Jakarta kurang kreatif dalam pengembangan RTH kota. Sebenarnya strategi pengembangan RTH dapat dilakukan dengan beberapa tindakan :
a. Pembangunan RTH (taman interaktif, taman kota, pemakam-an, hutan kota, lapangan olah raga) baru. Pemerintah dapat membeli/membebaskan lahan terutama di permukiman padat untuk dibangun menjadi taman. Pemprov DKI Jakarta punya program pembangunan taman interaktif seluas @200-500m2 di permukiman padat, 2 taman/kelurahan.
b. Bekerja sama dengan menghijaukan sempadan sungai dan situ/waduk/danau (dinas pekerjaan umum), sempadan rel kereta api (PT KAI), Sutet (PLN), Kolong jalan layang (Jasa Marga) yang dikembangkan sebagai taman penghubung RTH kota (urban park connector).
c. Mengakuisisi RTH Privat (private land acquistion) - menghitung halaman/pekarangan hijau rumah, sekolah, kantor, dll dan ditetapkan/dihitung sebagai RTH Privat (target 10%). Pemilik lahan dapat diberikan kompensasi insentif atas sumbangannya kepada kota berupa pengurangan pajak PBB, pembayaran listrik, telpon, SIM, STNK, dll.
d. Mendorong masyarakat terlibat dalam pembangunan taman kota (Adopt A Park) seperti proyek Taman Honda Galunggung, Taman Gunung Agung di Kwitang, Taman Arion di Rawamangun, Taman Toyota di persimpangan ITC Gempaka Mas, dst. sebagai program CSR perusahaan besar.
e. Pemprov dan DPRD harus menempatkan RTH sebagai program utama dalam pembangunan kota yang berkelanjutan (dedicated program) setara dengan program pembangunan Kanal Banjir Timur dan Bus Transjakarta.

Sumber: http://www.biruvoice.com/berita/nuan...agai-spon.html

Terkait:

Menu