Anggota DPR Ramai-ramai 'Merapat' ke Pemda NTB Soal Newmont

Reporter

Jakarta - Anggota komisi XI DPR RI mengingatkan Menteri Keuangan Agus Martowardojo agar menyerahkan hak pembelian divestasi saham Newmont tahun 2010 ke Pemda NTB. Komisi XI telah melarang pemerintah pusat mengambil keputusan apapun terkait divestasi sebelum ada persetujuan DPR.

"Kami sudah mengambil keputusan sebelum reses 8 April lalu. Komisi XI meminta Menteri Keuangan menyerahkan saham Newmont pada provinsi NTB. Menteri Keuangan nggak boleh mengambil keputusan apapun sebelum ada persetujuan Komisi XI," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis, di Mataram, Jumat (15/4/2011).

Azis bersama Zainudin Amali memimpin rombongan Komisi VII dan XI DPR RI kunjungan kerja ke Mataram. Rombongan bertemu Gubernur NTB Zainul Majdi, dan jajaran pemerintah kabupaten/kota di NTB yang membahas soal divestasi saham Newmont.

Aziz mengatakan, Menteri Keuangan tidak bisa mengambil keputusan menyangkut aset negara, keuangan negara dan penggunaan keuangan negara tanpa ada persetujuan DPR.

"Tidak ada jalan lain. Saham itu harus diserahkan ke daerah. Pemerintah pusat tidak saja berkewajiban berdayakan daerah secara politik. Pusat juga wajib berdayakan daerah secara fiskal," tegas Aziz.

Anggota DPR RI lainnya Zainudin Amali menambahkan, daerah dengan dukungn DPR akan berjuang mendapatkan hak pembelian saham dari pemerintah pusat, meski Menko Perekonomian Hatta Rajasa telah memastikan saham divestasi itu akan dibeli pemerintah pusat melalui PT Pusat Investasi Pemerintah.

"Kami hanya meminta pemerintah daerah di NTB bersatu," kata Zainudin.

Pada 8 Mei 2011 nanti, rencananya DPR Ri akan memanggil Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk meminta pertanggungjawaban, terkait adanya kisruh divestasi saham Newmont.

Menurut rencana, Menteri Keuangan akan menetapkan siapa pembeli 7% saham Newmont 18 April 2011 mendatang. Secara lisan, Menkeu telah memastikan, pemerintah pusat yang akan membeli saham divestasi itu.

Sesuai ancaman Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Barat selama ini, jika Pemkab tak mendapatkan saham 7% maka Pemkab akan menutup operasional Newmont mulai 19 April 2011.

sumber: http://www.detikfinance.com/read/201...wmont?f9911023

Terkait:

laskarcyber

ga ikut ikut kalo soal politik