[ChandraDewi]

Jakarta - DPR memasuki masa reses. Kunker ke luar negeri pun digerlar. Sudahkah DPR melakukan efisiensi?

Beberapa waktu lalu penolakan terhadap agenda kunjungan ke luar negeri muncul dari dalam DPR sendiri. Usulan itu menyusul beberapa kunjungan yang menjadi sorotan masyarakat. Salah satunya adalah kunjungan ke Denmark untuk membahas lambang PMI.

Adalah Fraksi PKS yang waktu itu mengusulkan moratorium kunjungan ke luar negeri. "Kita minta segera diagendakan rapat pimpinan fraksi dan pimpinan DPR untuk memberhentikan kunjungan kerja DPR ke luar negeri. DPR harus memberi contoh agar pemerintah juga melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Anggaran kunker terbesar sebenarnya ada di pemerintah," kata Sekretaris FPKS DPR, 6 September 2012 lalu.

Usul itu pun mendapat respon positif beberapa fraksi. PD, PAN, PKB dan Gerindra menjadi fraksi awal yang mendukung usulan itu. Saat itu, oleh karena begitu kuatnya usulan tersebut, pimpinan DPR sempat berencana untuk mengajak rapat konsultasi fraksi-fraksi dan Badan Kehormatan (BK) DPR untuk membahas moratorium kunker anggota DPR ke luar negeri.

"Dalam rapat konsultasi, Pimpinan DPR akan minta kewenangan untuk perketat (kunker)," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/9/2012).

Namun setelah beberapa waktu rapat konsultasi tersebut tak kunjung terlaksana. Dukungan fraksi-fraksi pun tak jelas kabur kemana. Bahkan kini DPR kembali melakukan kunjungan kerja.

Kunjungan yang terbaru, Wakil Ketua DPR Anis Matta memimpin kunjungan muhibah ke Bishkek, Kyrgyzstan. Delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Anis Matta, Nurdiman Munir (Komisi III DPR), Abdul Gaffar Patappe (Komisi II DPR), Ahmad Rilyadi (Komisi VII DPR) dan Abdul Hakim (Komisi IV DPR) serta didampingi Duta Besar RI untuk Uzbekistan dan Kyrgyzstan Mohamad Asruchin.

Kunjungan muhibah ini merupakan kunjungan balasan atas undangan dari Ketua Parlemen Kyrgyzstan AkhmatbekKeldibekov yang telah berkunjung ke Indonesia pada tanggal 12-14 Juli 2011.

Belum dijelaskan maksud lain dari kunjungan itu, selain berbalas kunjungan. Namun, jika memang tak ada hal urgen yang dibahas, tentunya kunjungan ini merupakan pemborosan di tengah kondisi bangsa yang sedang berusaha berhemat.

Terkait:

• Fraksi DPR yang Pro Rakyat Harus Setuju Moratorium Kunker ke Luar Negeri
• Kinerja Legislasi Rendah, Seharusnya DPR Malu Kunker ke Luar Negeri
• Pimpinan DPR Janji Tertibkan Kunker ke Luar Negeri
• Selain Pelajar, Dubes RI Juga Pernah Tolak Kunker DPR di Luar Negeri
• Mulai 2011 Diberlakukan Bebas Fiskal Luar Negeri