Beberapa penyakit Birokrasi Koruptif yang harus dimusnahkan
Jakarta - Berkenaan indeks persepsi korupsi ( ipk ) indonesia yang belum menggembirakan, beberapa pejabat berkenaan kompak menyimpulkan perihal itu dikarenakan ada service publik yang tetap berbentuk koruptif. tersebut 3 tanda-tanda budaya birokrasi korup itu.
dari pengamatan saya, ada tiga penyakit kritis birokrasi yang berbentuk koruptif, papar wakil ketua pusat pelaporan serta kajian transaksi keuangan ( ppatk ) agus santoso didalam pembicaraan, sabtu ( 5/1/2013 ).
perihal pertama yang disasar agus yaitu ada praktik mark down penerimaan biaya. penurunan nilai penerimaan ini pastinya dapat amat merugikan kas negara. mark down penerimaan negara ini contohnya untuk pemungutan pajak serta retribusi, terang agus.
namun perihal nomer dua, adalah kebalikan poin pertama : mark up pengeluaran biaya. menurut agus sepanjang ini, dia kerap lihat ada pola mark up pengeluaran di beragam bidang. diantaranya cost pengadaan baran serta layanan, tuturnya.
serta poin paling akhir yaitu tetap banyaknya praktik percaloan. praktik liar ini, tak hanya ilegal juga sekalipun tidak berkontribusi didalam penerimaan duit negara. layaknya untuk mengurus perizinan serta penerimaan pegawai, terang agus.
ppatk adalah instansi intelijen keuangan yang bertindak saat menganalisis data transaksi untuk lantas diserahkan pada penegak hukum layaknya kpk, kejaksaan serta kepolisian. spesial untuk kpk, data dari ppatk bukan sekedar dapat dipakai untuk bidang penindakan saja, tetapi juga digunakan untuk manfaat pencegahan korupsi.
pada mulanya ketua kpk abraham samad juga mengemukakan pandangannya tentang rendahnya ipk indonesia. menurut abraham perihal tersebut dikarenakan dikarenakan kurang transparannya service publik.
5th January 2013
Beberapa penyakit Birokrasi Koruptif yang harus dimusnahkan
