Marzuki Alie Bantah Kompensasi BBM Untungkan Demokrat

kikigrim

Marzuki Alie Bantah Kompensasi BBM Untungkan Demokrat

BLSM rencananya akan diserahkan pemerintah melalui tiga kementerian.

Large Image Link (446 kB) Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Marzuki Alie membantah, pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai solusi atas dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), menguntungkan partainya. Rencana pemerintah membagikan BLSM sebagai kompensasi kenaikan BBM ini memang kerap dipersoalkan dengan alasan politis.

Marzuki menjelaskan, program BLSM nantinya akan diurus oleh tiga kementerian yang seluruh menterinya bukan berasal dari partai Demokrat. Sehingga, kata dia, tidak ada keuntungan yang diambil Demokrat dari kompensasi tersebut.

"Asumsi BLSM menguntungkan partai penguasa keluar konteks. Sebab penyalur bantuan adalah Kementerian Sosial menterinya dari PKS, Menkokesra, Agung Laksono dari Partai Golkar, dan Kementerian Keuangan Hatta Rajasa dari PAN," ujar Marzuki di ruang kerjanya Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 14 Mei 2013.

Marzuki menambahkan, keputusan menaikkan harga BBM merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh oleh pemerintah.

"Kita berusaha mengencangkan ikat pinggang dari pada menyakiti rakyat. Kita juga harus menyelamatkan APBN," katanya.

Pemerintah telah menetapkan empat bentuk kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan diberikan kepada warga miskin, yakni beras miskin (raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), beasiswa, dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Hingga kini pemberian kompensasi jenis BLSM masih menuai pro dan kontra, sehingga membutuhkan sosialisasi lebih.

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, mengatakan, besaran angka BLSM yang akan diberikan kepada warga miskin yang terkena dampak kenaikan harga BBM tersebut adalah Rp150 ribu per Rumah Tangga Sederhana (RTS).

Agar tidak menimbulkan kecurigaan, pemberian BLSM rencananya diserahkan pemerintah secara terbuka agar dapat diawasi bersama. Teknis penyalurannya melalui tiga kementerian terkait, yakni untuk Beasiswa Siswa Miskin (BSM) melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian untuk raskin melalui Kementerian Sosial, begitu pula dengan PKH. Sementara itu, untuk BLSM melalui kantor pos.

"Jumlah anggarannya sekitar Rp13-14 triliun, tergantung masa pemberian apakah 3 atau 4 bulan," kata dia.

Data penerima ini sudah diperbaiki BPS dan dipertajam TNP2K. Jumlahnya sekitar 15,5 juta RTS atau ekuivalen dengan 62 atau 65 juta jiwa, atau sekitar 25-30 persen penduduk Indonesia yang berpenghasilan rendah. Para penerima BLSM ini nantinya warga miskin dengan penghasilan antara US$1-2 atau sekitar Rp10 ribu per hari.

Terkait:

Menu