Jakarta - KPK sudah mencabut paspor tersangka kasus suap pemilihan Miranda Gultom, Nunun Nurbaeti. Namun langkah pencabutan paspor itu dinilai salah langkah.
"Sekarang kan dicabut paspornya, salah lagi itu," ujar ahli hukum, Romli Atmasasmita di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (27/5/2011).
Menurut Guru Besar Hukum Unpad itu, dengan pencabutan paspor, jangan dikira Nunun akan langsung dideportasi Singapura. Status Nunun yang stateless justru menjadi keuntungan tersendiri.
Menurut Romli, tidak tertutup kemungkinan Nunun memohon menjadi warga negara Singapura. "Jadi Indonesia tak punya lagi wewenang megang Nunun," lanjutnya.
Romli membeberkan, antarnegara ASEAN sebenarnya sudah ada kesepakatan tertulis untuk kemudahan mengusut seseorang yang tengah diburu. Selain itu, ada juga Mutual Legal Assistance (MLA).
MLA merupakan semacam perjanjian di 8 negara ASEAN dalam hal pidana. Ruang lingkupnya sangat luas.
"Minta bukti, saksi, minta keterangan Nunun di sana. Bisa itu. Minta menemukan lokasi, bisa dengan bantuan KPK di sana," urai Romli.
Tidak adanya perjanjian ekstradisi dengan Singapura, sebenarnya bukan halangan untuk bisa memulangkan Nunun. Dengan sejumlah perjanjian di atas, memulangkan Nunun bukan hal yang sulit.
sumber
28th May 2011
KPK Dinilai Salah Langkah Cabut Paspor Nunun
