Fitra Nilai Pendidikan Tinggi Dimanja Pemerintah

Reporter

Jakarta - Perguruan tinggi (PT) di Tanah Air jumlahnya tidak sebanyak sekolah untuk pendidikan dasar, namun jumlah anggaran yang diterima dua kali lebih banyak. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai, hal itu menodai rasa keadilan bagi pendidikan dasar.

Dalam keterangan tertulis Fitra yang diterima detikcom, Minggu (5/6/2011) menyebut, dari kebijakan anggaran Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2011, Kemendiknas lebih mengutamakan pendidikan tinggi daripada pendidikan dasar, menengah atau pendidikan
anak usia dini, non formal, dan informal.

"Ini terlihat pada tahun anggaran 2011 ini. Di mana, Kemendiknas mengalokasi anggaran paling tinggi anggaran kepada satuan kerja Ditjen Pendidikan Tinggi sebesar Rp 28 triliun," ujar Koordinator Investigasi dan Advokasi Uchok sky khadafi.

Sebagai perbandingan, untuk Ditjen Pendidikan Dasar dialokasikan Rp 12 triliun, Ditjen Pendidikan Menengah dialokasikan Rp 5 triliun dan Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, non
formal, dan informal sebesar Rp 2,9 trilun.

"Alokasi anggaran untuk Ditjen Pendidikan Tinggi sebesar Rp 28 triliun terlalu besar dan mengorbankan Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah yang hanya menerima anggaran sebesar Rp 20 triliun. Padahal, untuk mendidik manusia yang cerdas dan berkarakter yang bermoral dan kebangsaan harus dimulai dari pendidikan dasar dan menengah bukan dari pendidikan tinggi," kritik Uchok.

Begitu tingginya anggaran untuk PT, menurut Fitra, telah menodai rasa keadilan bagi pendidikan dasar dan menengah. Hal ini dikarenakan jumlah PT di Indonesia yang masih sedikit, dan masih bisa dihitung dengan jari untuk setiap provinsi.

Selain itu, jumlah mahasiswa seluruh Indonesia sebanyak 4,8 juta orang saja. Sedangkan di level pendidikan dasar dan menengah, jumlah siswanya lebih banyak. Jumlah siswa SD saja berjumlah 27.384.329 orang, siswa SMP sebanyak 8.980.429 orang, dan siswa SMA sebanyak 3.857,245 orang. Untuk SMK, siswanya sejumlah 3.094.051 orang.

"Kalau siswa SD, SMP, SMA, dan SMK dijumlah, maka jumlah seluruh siswanya sebanyak 43.316.054 siswa," terang Uchok.

Fitra berpendapat, dengan kebijakan anggaran seperti ini, artinya pemerintah telah menelantarkan pendidikan dasar dan menengah, dan memanjakan PT. Padahal seharusnya pemerintah memprioritas guru-guru yang ada di tingkat pendidikan dasar dan menengah untuk bersekolah lebih tinggi. Hal ini dimaksudkan agar para guru lebih cerdas dalam memberikan pelajaran kepada siswa.

Untuk realisasi atau penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan yang diberikan kepada SD dan SMP, lanjut Uchok, Kemendiknas tidak memiliki data-data yang akurat terkait kebutuhan setiap sekolah setiap tahunnya. Hal ini bisa dilihat misalnya dari
sekolah minta komputer, tetapi Kemendiknas malah memberikan peta bumi.

Lalu ada juga sekolah yang berulang-ulang menerima bantuan DAK dari Kemendiknas, tetapi ada juga sekolah yang belum pernah menerima bantuan DAK. Bagi Fitra, kondisi ini sangat ironis. Padahal, alokasi anggaran DAK pada 2011 cukup besar, yakni sekitar Rp 10 triliun. Dari anggaran itu, jenjang SD/SDLB menerima DAK sebesar 80% atau Rp 8 triliun, dan jenjang SMP menerima DAK sebesar 20% atau Rp 2 triliun.

"Seknas Fitra meminta kepada Komisi X DPR, ketika melakukan rapat kerja dengan Kemendiknas agar meminta data-data yang akurat kepada Kemendiknas baik berupa ketika dalam proses perencanaan maupun dalam realisasi anggaran DAK pendidikan," kata Uchok.

Fitra berharap alokasi anggaran untuk PT diturunkan dan untuk pendidikan dasar-menengah dinaikkan. Kemendiknas pun diharapkan lebih transparan dalam penyaluran DAK.

sumber

Terkait:

GyE

qw baru tau ane,makasih ndan buat infonya

chau

kalo menurut ane sendiri mah ndan
harus diliat seobjektif dan rasionalitasx
kalo ane bisa ngeibaratin maaf kalo aga salah ngasih gambaran
uang jajan anak sd ga mungkin sama uang jajan anak smp
kebutuhan anak sd mungkin beda ama kebutuhan anak smp
cmiiw

chickenlike

wah pemerintah berat sebelah ya

Menu