Ilustrasi Jawara BantenKhawatir menjadi sumber maksiat, Dzuriyat atau keturunan Sultan, bersama ulama dan jawara Banten, menolak rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung.
"Kalau KEK akan membuat kemakmuran masyarakat Banten dan tidak ada kemaksiatan, akan kita dukung," kata Dzuriyat Kesultanan Banten, Abas Waseh, di Masjid Agung Serang, Kota Serang, Minggu (20/2).
Abas Waseh tak sendirian, dirinya bersama para kyai, jawara, alim ulama, serta para santri meminta agar pembangunan KEK Tanjung Lesung dilakukan renegosiasi terlebih dahulu.
"Saya berharap pemerintah ada musyawarah dengan dewan ulama Banten. Agar ulama, masyarakat, dan kyai menjadi mitra pemerintah. Sehingga jangan sampai ada pihak ke tiga menggoncang Banten agar lepas dari NKRI," kata KH. Yusuf Al Mubarok, juru bicara Dewan Ulama se-Banten.
Menurut Yusuf, hingga saat ini tidak ada sosialisasi yang massif baik dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten ataupun Pemerintah Pusat terkait pembangunan KEK Tanjung Lesung.
Menurut Yusuf, tidak menutup kemungkinan dengan hadir nya KEK tersebut, dapat merusak moral dan akhlak masyarakat Banten yang terkenal dengan kesantriannya.
"Harus tahu peruntukannya seperti apa. Karena investor ini banyak dampak negatifnya. Jangan sampai nelayan kuwalahan buat usaha nya. Jangan sampai warga pribum hanya menjadi kacung," terangnya.
Bahkan menurut Yusuf hal yang paling berbahaya jika KEK tidak dilakukan renegosiasi adalahterjadinya penjajahan gaya baru serta sistem perbudakan yang dilakukan oleh pengusaha asing.
Bahkan para dewan ulama, Kyai, santri, jawara, dan keturunan Kesultanan Banten telah mengirimkan surat ke Jokowi untuk dilakukan penundaan peresmian KEK dan dilakukannya musyawarah terlebih dahulu dengan para tokoh Banten.
"Jangan sampai ada pandangan kristenisasi, kolonialisasi, penjajahan baru, karena tidak ada msuyawarah," tegasnya.