Diminta Ahok Isi Angket, Lurah-Camat Lesehan Coret Anggaran Siluman DPRD

**Gusnan**

Pegawai negeri sipil (PNS) diimbau Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengisi angket miemilih menggunakan APBD DKI atau versi DPRD DKI, di Balai Kota, Rabu (4/3/2015).

Ada pemandangan menarik saat Gubernur DKI Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama mengimbau lurah dan camat untuk mengisi angket perbandingan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI dengan versi DPRD DKI.

Lurah dan camat terlihat berlesehan dan saling berkoordinasi satu sama lain untuk mencoret usulan anggaran "siluman" yang disisipkan DPRD DKI Jakarta. Mereka terlihat seperti mahasiswa yang sedang asyik kerja kelompok.

Mereka diberikan kertas usulan program sesuai dengan masing-masing wilayahnya. Setelah itu, mereka harus membandingkan program mana saja yang tiba-tiba muncul dan tidak diusulkan sebelumnya.

Beberapa camat dan lurah terlihat serius dan mencoret satu per satu usulan dana siluman anggota DPRD DKI. Mereka diharuskan untuk menuliskan kalimat, "saya setuju atau tidak setuju dengan rincian anggaran ini karena tidak sesuai dengan anggaran yang saya usulkan", disertai dengan nama dan jabatan.

Lurah Kamal Joko Mulyono terlihat kaget mengetahui ada program yang tiba-tiba muncul di anggaran wilayahnya.

"Misalnya ini, pembuatan gapura ornamen Betawi untuk kantor Kelurahan Kamal. Anggarannya sampai Rp 150 juta. Saya tidak setuju anggaran ini karena tidak pernah kami usulkan di musrenbang," kata Joko, di Balai Agung, Balai Kota, Rabu (4/3/2015).

Selain itu, Camat Cengkareng Ali Maulana Hakim mengatakan, ada usulan program siluman di anggaran wilayahnya. Ali mengaku mengusulkan anggaran sebanyak Rp 7 miliar di musrenbang dan telah dianggarkan melalui e-budgeting.

Hanya saja, di RAPBD versi DPRD DKI, alokasi anggaran untuk wilayahnya meningkat fantastis. "Ini banyak sekali anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan. Kami butuh program itu bagus, tetapi semua anggaran itu tidak ada dalam pembahasan kami. Tambahan dari DPRD ini sekitar Rp 7 miliar, jadi totalnya Rp 14 miliar," kata Ali.

Hal senada juga diungkapkan Camat Tambora Mursidin. Kecamatan Tambora mengusulkan anggaran sekitar Rp 7 miliar di RAPBD DKI dan telah melalui sistem e-budgeting dan musrenbang.

Setelah membandingkan anggarannya dengan usulan anggaran DPRD DKI, ia mengatakan banyak program siluman. "Penambahannya sekitar Rp 2,26 miliar, tetapi bukan dalam bentuk pengadaan, seperti untuk menguras saluran, sosialisasi, dialog interaktif, dan biopori," kata Mursidin.

Terkait:

Menu