Jakarta - Kabareskrim Komjen Budi Waseso (Buwas) kembali menegaskan jika pihaknya telah menemukan indikasi pidana dalam kasus yang menempatkan mantan Wamenkum HAM Denny Indrayana sebagai terlapor Untuk itu jenderal bintang tiga itu berharap Denny hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi dalam pemanggilan kedua yang akan dilaksanakan hari ini, Kamis (13/3), setelah ia tidak datang pada Jumat (6/3) lalu.
"Dalam kasus
Payment Gateway ini kita sudah memeriksa 20 saksi termasuk (mantan Menkum HAM) Amir Syamsuddin, staf beliau, saksi ahli, salah satunya dari BPK," kata Buwas di Mabes Polri Kamis pagi.
Berdasarkan hasil audit BPK, Buwas melanjutkan, positif ada kerugian negara. Tapi penyidik masih menunggu hasil audit menyeluruh, bukan dari satu kasus ini saja.
"Laporan pertama tanggal 10 Februari lalu laporan kedua tanggal 24 Februari yang sifatnya temuan informasi oleh polisi sendiri (tipe A), laporannya sama jadi digabung," jawabnya.
Sehingga, masih kata Buwas, calon tersangka dalam kasus ini akan lebih dari satu karena pemeriksaan terus berkembang baik berdasarkan saksi, bukti, dan hasil audit.
"Hari ini pengacaranya sudah konfirm, Denny mau datang, tapi belum tahu jam berapa," tambahnya.
Seperti diberitakan dugaan pidana itu terjadi karena ada selisih antara biaya yang seharusnya dibayarkan untuk pembuatan paspor dan biaya tambahan. Akumulasi dari pengurusan paspor bermasalah dengan biaya tambahan itu senilai Rp 32 miliar.
Salah satunya saksinya adalah mantan Menkumham Amir Syamsudin yang telah diperiksa Bareskrim Selasa (3/3) kemarin. Usai diperiksa menurut Amir proyek tersebut memang adanya perbedaan antara Payment Gateway dengan aturan di Kementerian Keuangan. Laporan ini dibuat oleh Syamsul Rizal pada 10 Februari lalu dimana Denny sebagai terlapor.
Denny telah membantah dia melakukan korupsi. Menurutnya kasus ini adalah upaya kriminalisasi pada inovasi pelayanan publik antipungli berbasis teknologi.
Dia merasa dipojokkan karena lantang membela dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, yang kini juga telah berstatus non aktif dan telah berstatus tersangka di kepolisian.
13th March 2015
Kabareskrim: Audit BPK, Denny Indrayana Rugikan Negara
