Anggota tim sembilan Imam Prasodjo menilai Presiden Joko Widodo kurang maksimal dalam menangani permasalahan yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri. Menurut dia, sudah semestinya
Jokowi sebagai kepala negara membuat kebijakan yang lebih solutif dalam mencari jalan keluar persoalan tersebut.
"Tatarannya memang ada
leadership di atas yang harus segera menentukan secara lebih
decisive (menentukan). Tapi ketika di atas itu tidak melakukan langkah-langkah yang lebih
decisive, apa terus kemudian akan diam saja?" kata Imam di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/3/2015) malam.
Oleh karena itu, kata Imam, peran masyarakat juga diperlukan untuk menyelesaikan peraoalan tersebut. Salah satunya adalah upaya komunikasi yang dilakukan oleh dua pihak yang terlibat, yaitu KPK dan Polri.
"Yang kita tanyakan, apa yang diusahakan pihak KPK agar hal seperti itu bisa terhenti? Kan harus ada unsur di tengah mau pun di bawah ikut menyelesaikan," kata Imam.
Saat ini, KPK telah menggulirkan penanganan kasus Komjen Budi Gunawan ke KPK. Polri pun sepakat untuk menghentikan sementara pemeriksaan terhadap dua pimpinan nonaktif KPK sesuai surat permintaan yang ditulis Ketua sementara KPK Tauciequrachman Ruki kepada Wakil Kepala Polri Badrodin Haiti. Namun, apakah langkah tersebut cukup untuk menghentikan kisruh keduanya?
"Ini kan sudah ada pelimpahan.
Problem-nya, apakah ini menyelesaikan masalah? Kan pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul," jawab Imam.
Jangan sampai, kata Imam, permasalahan di antara dia instansi penegak hukum itu meluas ke pihak lain. Ia mengatakan, upaya yang dilakukan ke depan semestinya tidak memperkeruh situasi di masyarakat.
"Kan khawatir penersangkaan semakin masuk lagi ke wilayah-wilayah yang sebetulnya melebar. Ini yang kita tidak ingin upaya-upaya yang selama ini kita perjuangkan melebar ke mana-mana," kata Imam.
14th March 2015
Imam Prasodjo Anggap Jokowi Tak Solutif Tangani Kisruh KPK-Polri
