Jakarta- Kelompok pengkaji sosial dan kebijakan publik mengadukan layanan taksi berbasis aplikasi
mobile ke Bareskrim Polri. Mereka menuding layanan taksi tersebut melanggar ketentuan yang berlaku terkait angkutan umum.
"Mereka tidak punya izin frekuensi, keberadaan mereka ilegal," kata Koordinator Indonesian Club, Gigih Guntoro, Senin (8/6).
Beberapa aturan mereka dalilkan dalam dugaan pelanggaran operasional angkutan umum. Di antaranya ketentuan dalam UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Di peraturan perundangan tersebut diatur ketentuan mengenai kendaraan umum yang boleh dioperasikan.
Gigih menilai, layanan taksi juga tidak berbadan hukum. Sehingga tidak ada kejelasan terkait bentuk dari layanan taksi tersebut.
Aturan lain yang diduga dilanggar adalah UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, PP 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Permen Kominfo Nomor 21/2013 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada jaringan bergerak seluler dan jaringan lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas dan PP nomor 74 tentang Angkutan Jalan.
Gigih mengakui, konsumen yang menggunakan layanan taksi berbasis aplikasi diuntungkan. Namun di sisi lain, negara dirugikan karena tidak ada pemasukan dari usaha yang tidak berbadan hukum tersebut.
"Praktik ilegal ini sangat membahayakan perekonomian negara. Negara bisa mengalami kerugian dari penerimaan pajak yang mencapai triliunan rupiah," ucapnya.
10th June 2015
Layanan Taksi Berbasis Aplikasi "Mobile" Diadukan ke Polisi
