Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon (AFP Photo/Fayez Nureldine)
New York - Banyak pihak memantau posisi Indonesia sebagai negara damai, yang ingin menengahi berbagai macam konflik di dunia. Salah satu yang mengamati adalah Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Ki-Moon yang mengapresiasi komitmen dan tekad Indonesia. Hal itu dijelaskan Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi yang mengaku telah berbincang dengan pria asal Korea itu.
Ban dan Retno banyak berdiskusi seputar konflik-konflik intra negara dan antar negara. Beberapa yang disoroti yakni pertikaiaan di kawasan Timur Tengah, terutama setelah Arab Spring pada 2010 menyebar di bagian bumi itu. Retno mengatakan, ada hal-hal yang menjadi sorotan Sekjen PBB, yakni posisi politik negara-negara besar di konflik-konlflik itu, contohnya saja Suriah.
"Beliau menyampaikan, ada lima negara yang memang memiliki peran peran yang besar di situ yaitu Amerika Serikat, Rusia, Iran, Arab Saudi, dan Turki. Tentunya penyelesaian di Suriah tidak akan bisa lepas dari dialog politik dari lima negara tersebut," ujar mantan dubes RI untuk Belanda tersebut dalam siaran pers, Minggu (4/10).
Ban, ujar Retno, mengapresiasi posisi Indonesia lewat pengamatan secara konsisten. Utamanya usaha Indonesia dalam hal
strike balance between the hard power dan soft power. Terkait strategi
soft power ini, Retno melihat urgensi untuk terus dikembangkan.
Mengingat, setiap permasalahaan yang diselesaikan dengan "lemah lembut" selalu bertahan lama dan tidak menciptakan konflik baru. "
Soft power-nya jangan dilupakan karena kalau kita meninggalkan pendekatan ini penyelesaiannya tidak akan
long lasting," imbuh Menlu.
Sekjen PBB juga mengapresiasi peran Indonesia di beberapa hal, pertama di bidang
peacekeeping dan pendekatan
soft power Indonesia. Selain itu, pengendaliaan imigrasi di Tanah Air juga dipuji Ban Ki-Moon, terutama langkah-langkah yang ditempuh Indonesia dalam menampung warga negara ilegal di Tanah Air.
"Sekjen menyampaikan apresiasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam menampung
irregular movement of person di bulan Mei 2015 dan apa yang dilakukan oleh Indonesia selama ini dalam memberikan kontribusi untuk menyelesaikan masalah
irregular movement of people," pungkasnya.