Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan pelayanan publik tetap berjalan meskipun anggaran yang terserap rendah. Bahkan, serapan anggaran DKI hampir serendah serapan anggaran Kalimantan Utara.
"Saya mau tanya sama warga Jakarta, Jakarta sekarang jalannya lebih hitam enggak? Sungai lebih bersih enggak? Anak-anak dapat KJP (
Kartu Jakarta Pintar) lebih banyak enggak? Kamu urus izin surat lebih gampang enggak? Ada pungli enggak? Taman-taman lebih hijau enggak," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (30/11/2015).
Menurut Basuki, hal itu berarti rendah atau tingginya serapan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Basuki berpendapat lebih baik dia mengunci 50 persen anggaran dibanding terserap hingga 100 persen.
"Jadi bagi saya, daripada (APBD) digarong lebih baik saya kunci," kata Basuki.
Basuki tak menampik Pemprov DKI hanya mampu menyerap 40-50 persen anggaran hingga akhir tahun.
Beberapa hari lalu, Pemprov DKI sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Kerja sama itu untuk mengontrol kinerja Pemprov DKI, khususnya serapan anggaran. Sehingga tidak ada alasan SKPD takut untuk menggunakan anggaran.
"Jadi bagi saya, serapan anggaran penting tapi kalau disuruh pilih (anggaran) terserap sama tercolong, saya pilih (anggaran) tidak terserap. Yang paling ideal itu terserap dan tidak dicolong. Nah, itu baru mulai di APBD 2016. Pokoknya kita harus lebih pintar daripada yang nyolong," kata Basuki.
1st December 2015
Serapan Rendah, Ahok Yakin Layanan Publik Tetap Jalan
