Skema Anggaran Masih Belum Jelas, MotoGP Indonesia Bisa Batal

**Gusnan**

Mirco Lazzari gp/Getty Images
Jakarta - Penyelengaraan MotoGP 2017 di Indonesia terancam batal. Sebabnya, pemerintah masih belum menemukan solusi soal skema pembiayaan yang nilai totalnya mencapai sekitar Rp 500 miliar itu.

Sejak ditetapkan sebagai tuan rumah MotoGP 2017, pemerintah baru menganggarkan Rp 5 miliar sebagai tanda jadi. Dana itu belum termasuk kewajiban Indonesia untuk bayar event fee sebesar 23,4 juta euro (sekitar Rp 352,9 miliar).

Jumlah tersebut adalah biaya yang dibutuhkan untuk menggelar event selama tiga musim. Rinciannya adalah 7 juta euro untuk tahun 2017, 8 juta euro untuk 2018, dan 8,4 juta euro untuk 2019. Di samping event fee, pemerintah juga dibebankan biaya renovasi Sirkuit Sentul yang berada di kisaran Rp 150 miliar.

"Tidak ada keputusan membatalkan tetapi ditinjau kembali. Masalahnya adalah bisnis model penganggaran belum ditemukan celahnya. Kalau pakai APBN murni tidak bisa dipakai untuk swasta atau komersial," kata Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto, Rabu (20/1/2016).

Hingga saat ini belum ditemukan model bisnis yang pas untuk diterapkan dalam penyelenggaraan MotoGP. Selama ini ada anggapan bisa mengandalkan APBN. Ternyata hal itu salah, karena memanfaatkan APBN untuk swasta murni, harus non komersial. Sementara MotoGP itu sudah sangat komersial.

Selain itu, Sirkuit Sentul juga bukan Barang Milik Negara (BMN) seperti Gelora Bung Karno, atau Jakabaring Sport Center di Palembang - meski ada di bawah naungan pemerintah provinsi Sumatera Selatan.

"Yang jelas kami masih bolak balik untuk mencari bentuk peraturan seperti apa yang tepat. Bahkan kami sampai mendatangkan Anggito Abimanyu (Mantan Kepala Kebijakan Fiskal) tapi tetap belum mendapatkan gambaran pastinya seperti apa," ungkapnya.

Meski belum menemukan skema pembiayaan yang tepat, Gatot mengatakan masih optimistis soal penyelenggaraan MotoGP. "Kami belum ada bendera putih. Intinya kami masih mencoba cari peraturannya karena Keppres MotoGP tidak akan keluar jika bisnis modelnya tidak terselesaikan."

Di lain sisi, Gatot juga terus mengingatkan pengelola Sirkuit Sentul, Tinton Soeprapto, untuk segera menyelesaikan draft masterplan dan kontrak antara Dorna dan pihak Sentul. Dorna Sport sudah menetapkan paling lambat 31 Januari 2016 semua administrasi yang dibutuhkan sudah selesai.

"Saya sudah dapat masterplannya tapi tidak sesuai harapan, karena masterplannya tidak seperti masterplan Asian Games, yang lengkap dan detail," tandasnya.

(mcy/din)

Terkait:

Menu