Beijing Menantang Dunia, Keluarkan Ancaman Keras Soal Laut China Selatan

**Gusnan**

REUTERS Kapal-kapal pengeruk Tiongkok terlihat di sekitar karang di Kepulauan Spratly yang disengketakan di Laut China Selatan, dalam foto yang diambil oleh pesawat pengintai AS, Mei 2015.

Pemerintah China mulai menantang dunia dengan mengeluarkan ancaman keras bahwa Beijing bakal memberikan jawaban sepadan jika terus ditekan terkait isu Laut China Selatan. Beijing juga menegaskan takkan mengakui keputusan Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag, Belanda.
Baru-baru ini seorang artis China senagaja dibawa ke beberapa pulau di Laut China Selatan. Ia bernyanyi untuk menghibur tentara dan para pekerja konstruksi yang sedang bertugas di pulau-pulau di kawasan sengketa tersebut.
Serorang diplomat China mengatakan, Beijing tidak akan mengakui keputusan Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag.
Diplomat itu juga mewanti-wanti negara lain agar tidak bersikap berlebihan dalam menanggapi konflik di Laut Cina Selatan.
“Tentu saja China bersedia menerima opini dan saran yang konstruktif dari negara yang relevan (dalam konflik di Laut Cina Selatan),” tutur Ouyang Yujing, Direktur Jendral Perbatasan dan Perairan di Kementerian Luar Negeri China.
“Tapi jika ada negara yang cuma ingin menekan China, Anda bisa melihatnya seperti sebuah per," katanya. “Jika ditekan terlalu kuat, reaksinya juga akan sama kuatnya,” tambahnya.
Klaim berebut kawasan
Hingga Juni, Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag harus membuat keputusan terkait gugatan Filipina atas klaim China di Kepulauan Spratly, Laut China Selatan.
Sejak beberapa pekan terakhir Beijing menggiatkan mesin diplomasi untuk mencari dukungan atas klaimnya.
Ouyang mengatakan sikap Beijing untuk tidak mengakui otoritas pengadilan di Den Haag sudah sangat sesuai dengan komitmen luar negeri China.
“Tahun 2002 China dan negara ASEAN, termasuk Filipina, menandatangani deklarasi kode etik bersama perihal Laut Cina Selatan, yang jelas mencatumkan bahwa konflik teritorial harus diselesaikan melalui negosiasi dengan negara yang bersangkutan secara langsung,” ujarnya.
Dia juga menegaskan sikap pemerintah China yang lebih suka menyelesaikan perselisihan secara bilateral antara negara, bukan dengan ASEAN.
Sikap tersebut mengundang curiga karena Beijing dikhawatirkan bakal menggunakan kekuasaan politiknya untuk menekan negara-negara yang terlibat.
Menurut Ouyang, China menilai Filipina telah ‘menduduki’ kepulauan miliknya di Laut Cina Selatan ‘secara ilegal’.
Perihal kerjasama militer antara Filipina dan Amerika Serikat, ia menyebutnya sebagai ‘indikasi kembalinya mentalitas perang dingin’.

Terkait: