Harapan mendengar kabar baik dari perundingan perubahan iklim, hingga hari kelima Climate Talks 2009 di Bangkok, hasilnya bagai api jauh dari panggang. Negara-negara industri hanya berani menetapkan angka penurunan emisi 13% � 21% mulai tahun 2020. Angka ini jauh dibawah target paling moderat untuk menyelamatkan warga bumi dari dampak perubahan iklim.Kelompok Masyarakat Sipil untuk keadilan Iklim (CSF) Indonesia sangat prihatin terhadap perkembangan perundingan dan negosiasi dalam gedung PBB di Bangkok (UNESCAP). Pilihan REDD misalnya, sebagai salah satu skema mitigasi perubahan iklim menjadi topik yang melaju lebih cepat dibanding tindakan-tindakan sejati menghadapi dampak perubahan iklim.
Bencana Baru
Kini bahkan, pembicaraan REDD mengarah pada hal-hal yang sejak semula dikhawatirkan CSF akan melahirkan bencana baru. Masuknya perkebunan skala besar seperti sawit dan HTI, kawasan konservasi, merubah REDD menjadi REDD+ (baca Plus). Usulan yang didukung kuat Brazil, Australia, dan Philipina ini, implikasinya akan sangat luar biasa, jika hanya tegakan pohon yang dinilai sebagai hutan. Ini akan menjadi pemicu alih fungsi hutan alam besar-besaran menjadi kawasan perkebunan skala besar, ataupun penetapan kawasan konservasi membabibuta, yang meminggirkan warga sekitar.
Jika Indonesia ngotot mendukung REDD+, maka pemerintah harus segera mengeluarkan kebijakan penghentian penebangan hutan alam tersisa, membenahi tata kelola Kehutanan, mulai restorasi kawasan ekologis penting yang sudah rusak dan penyelesaian konflik akibat tata kelola hutan yang buruk. Hal tersebut bersifat mutlak dan harus segera dibereskan sebelum pertemuan COP15 di Copenhagen, Desember 2009. Jika tidak, Indonesia akan dicap pembual.
Oleh karenanya, meski banyak pihak meragukan isi pidato presiden SBY pada Konferensi Tingkat Tinggi Negara-negara G 20 untuk perubahan Iklim di Pittsburg terkait level penurunan emisi Indonesia hingga 26%. Pemerintah Indonesia harus segera membereskan masalah- masalah tata kelola yang buruk dan telah melahirkan beragam krisis bagi warga negaranya.
CSF memperingatkan Indonesia untuk belajar dari pengalaman buruk tata kelola hutan dan kawasan konservasi yang terus berlangsung hingga saat ini, tak diterapkan di laut. Upaya gencar Delegasi Indonesia �mengiklankan� laut Indonesia menjadi ladang keuangan baru lewat Manado Ocean Declaration (MOD) dan CTI (Coral Triangle Initiative) sungguh memalukan. Langkah ini mencederai harapan sekitar 20 juta masyarakat nelayan tradisional dan 127 juta lainnya yang tinggal di
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Mereka lebih membutuhkan kemauan politik untuk menuntaskan persoalan kelautan sebenarnya. Mulai keselamatan nelayan pasca perubahan cuaca yang tak menentu, jumlah tangkapan makin mengerut, perusakan laut oleh industri ekstraktif. Sebagai negara kepulauan, harusnya pemerintah segera mengubah watak pembangunan berbasis daratan agar keselamatan warganya terjamin.
CSF juga menyerukan warga dunia untuk mendesak Negara-negara annex 1 segera menurunkan permintaan terhadap pengerukan energi fosil, minyak sawit mentah dan kayu olahan dari Indonesia. Upaya mereka mengubah pola konsumsi dan produksi warga negara annex 1, akan membantu Indonesia memenuhi komitmennya mengurangi emisi karbon.
Bencana yang terjadi di Pilipina, Indonesia, Bangladesh dan belahan dunia lainnya, memperingatkan para delegasi Climate Talks 2009 di Bangkok agar tak main-main lagi. Warga dunia tak bisa menunggu. Negara- negara industri harus segera beranjak dari upaya menangguk laba dalam negosiasi mengatasi dampak perubahan iklim. Pendekatan ekonomi semata, akan membuat kita menjauh dari tujuan menyelamatkan warga dunia dari dampak perubahan iklim.
14th August 2010
Stop Perdagangan Iklim, Wujudkan Keadilan Iklim !
