Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman menegaskan tak ada mark up anggaran pembangunan kantor baru anggota DPD seharga Rp 30 miliar per provinsi. Irman menjelaskan semua penganggaran sudah diatur rapi oleh Sekjen DPD.
"Tidak ada mark up. Semuanya masih dalam proses perencanaan. Kalau mark up di mana karena itu sepenuhnya diatur oleh pemerintah," ujar Irman Gusman kepada detikcom, Selasa (28/6/2011).
Irman menuturkan, sejauh ini pembangunan kantor baru anggota DPD belum masuk ke peletakan batu pertama. Baru sebatas plavon anggaran.
"Kita masih meresmikan kantor sementara di Gorontalo, Sulbar, NTT, dan sebagainya. Kebanyakan wilayah timur," tutur Irman.
Menurut Irman, harusnya DPR tidak merespon negatif rencana pembangunan kantor DPD tersebut. Alasannya, pembangunan kantor anggota DPD diatur dalam UU Parlemen.
"Karena memang kita kerja di daerah. Gubernurnya saja ikhlas memberikan tanahnya di jalan protokol," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan Marzuki menyatakan adanya dugaan praktek mark-up dalam pembangunan kantor baru DPD. Marzuki mengungkap dugaan terjadinya praktek mark-up proyek pembangunan kantor DPD sebesar Rp 30 milyar per provinsi. Pernyataan Marzuki dianggap menyulut permusuhan dua lembaga tinggi ini.
sumber
28th June 2011
Ketua DPD: Tak Ada Mark Up dalam Pembangunan Kantor DPD
