14th July 2011
|
 |
Ceriwis Geek
|
|
Join Date: Mar 2011
Location: Bandung
Posts: 19,160
Rep Power: 90
|
|
ICW Tetap Minta Polisi Buka Rekening Gendut Polisi
ICW Tetap Minta Polisi Buka Rekening Gendut Polisi
Quote:
Jakarta - Indonesia Corruption Watch tetap mendesak kepolisian membuka rekening gendut atau daftar rekening polisi yang dinilai tidak wajar sesuai keputusan Komisi Informasi Pusat. Sampai saat ini, kepolisian menolak membuka rekening sejumlah perwiranya yang dinilai tidak wajar dengan alasan terbentur undang-undang pencucian uang.
"Harusnya undang-undang ini dipakai untuk melakukan penelusuran," ujar Tama S. Langkun, Ketua Divisi Investigasi ICW, saat diskusi di Dewan Pers, Kamis, 14 Juli 2011.
Ia mengatakan Polri tidak punya alasan untuk menutup informasi rekening tersebut. Argumentasi Polisi yang menolak memberikan hasil pemeriksaan rekening tidak wajar dengan menggunakan undang-undang pencucian uang dan membuka rahasia PPATK tidak memadai sebagai dasar penolakan."Yang diminta hanya nama dan besaran, "
Tama mempertanyakan komitmen Kepolisian. "Polisi tetap tertutup. Padahal, ini sudah diuji lewat komisi informasi," ujarnya."Kecurigaan publik terhadap rekening-rekening itu wajar adanya karena yang wajar saja tidak mau dibuka, apalagi yang tidak wajar."
Agustus 2010, ICW melaporkan temuan rekening gendut ke Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Selain itu, elemen masyakat juga melaporkan kasus rekening mencurigakan sebesar Rp 95 miliar itu ke KPK.
Kepolisian menegaskan, dari 23 rekening polisi yang diduga bermasalah, sebanyak 17 rekening dinilai wajar. Hanya ada tiga rekening yang dinilai tidak wajar. "Polri tidak akan bisa memberikan karena kalau penyidik memberikan, dia bisa dituntut," ujar Brigadir Jenderal Iza Fahri dari Divisi Hukum Markas Besar Polisi.
Ia mengatakan, di kepolisian ada dua lembaga, yaitu lembaga manajerial dan lembaga fungsional. Karena penyidik terikat sebagai lembaga fungsional, maka polisi tidak bisa memberikan datanya. "Ini bukan masalah kami mau bertahan bahwa rekening gendut mau kita tutupi. Tapi kalau bocor, itu masalah lain. Itu seharusnya ada kewajiban dari polisi untuk mengusutnya dari mana itu."
Adnan Pandu Praja, Sekretaris Kompolnas, menegaskan salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah meminta BPK agar bisa melakukan audit khusus terhadap laporan hasil analisis yang dikirim PPATK ke polisi dan kejaksaan agar terlihat apakah ada penyimpangannya. "Ini agar tidak jadi misteri dan memperburuk citra Polri secara keseluruhan," ujarnya.
Komisi Informasi Pusat, 8 Februari lalu, telah memutuskan agar kepolisian memberikan salinan informasi yang diminta Indonesia Corruption Watch. KIP memutuskan 17 rekening yang dianggap wajar oleh kepolisian adalah informasi yang terbuka. Bahkan, lembaga informasi ini mendesak polisi untuk memberikan informasi tersebut terhitung 17 hari sejak putusan.
|
Sumber
|
