19th July 2011
|
 |
Ceriwis VIP
|
|
Join Date: Mar 2011
Posts: 15,788
Rep Power: 92
|
|
KPK Kumpulkan Bukti Baru untuk Jerat Jhonny Allen
Quote:
Jakarta - Salestinus Angelo Ola, bekas ajudan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Jhonny Allen, melaporkan mantan bosnya itu ke KPK atas tuduhan praktik mafia anggaran di DPR. KPK saat ini terus mengumpulkan bukti dugaan praktik mafia anggaran yang dilakukan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR itu.
"Berdasarkan informasi itu diharapkan ada informasi baru. Kita sedang mengumpulkan bukti itu," kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, M Jasin.
Hal tersebut dikatakannya usai menghadiri acara Experience and Reflections on 2 Years of Cooperation On Bureucratic Reform di Hotel Mandarin, Jakarta Pusat, Selasa (19/7/2011).
Menurut Jasin, seorang saksi tidaklah cukup untuk menjerat Jhonny Allen sebagai tersangka dugaan praktik mafia angggaran di DPR.
"Kita mencari tambahan laporan tentang Jhonny Allen dan kita terus menggali informasi yang baru," kata Jasin.
Oleh karenanya, Jasin berharap, Salestinus dapat menyertakan dokumen terkait dugaan korupsi itu.
"Suap menyuap susah dibuktikan kecuali tertangkap tangan. Tapi kita tidak putus asa dan patah arang dan kita selalu mengumpulkan informasi. Silakan saja menyampaikan informasi baru ke KPK," jelasnya.
Kamis (14/2011) lalu, Selestinus melaporkan Jhonny Allen ke KPK atas dugaan praktik mafia anggaran saat menjabat sebagai anggota DPR periode 2004-2009, bersama anggota DPRD DKI Jakarta asal Fraksi Partai Demokrat, Monica Wilhelmina Wenas.
Salah satu dugaan praktik anggaran yang dilakukan Jhonny adalah pada penyaluran dana ke Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku sebesar Rp 39 miliar yang dibulatkan Rp 40 miliar. Jhonny disebut menerima lima persen dari penerimaan dana itu atau sekitar Rp 2 miliar.
Jhonny sudah membantah hal tersebut. Dia mengatakan, sebagai anggota DPR yang mengurusi anggaran, wajar kalau dirinya mengurusi anggaran.
"Saya itu kan anggota DPR. Tugas anggota dewan salah satunya mengurusi anggaran untuk pemerintah,baik daerah maupun pusat. Apakah dalam menjalankan tugas itu saya dan anggota DPR yang lain bisa disebut mafia anggaran?" katanya.
|
Source
|
