PADANG--MICOM: LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatra Barat menilai keputusan Menteri Kehutanan RI menurunkan status Hutan Lindung (HL) Bukit Barisan di Padang, Sumatra Barat menjadi areal pemanfaatan lain (APL) akan mengancam fungsi ekologis kawasan hutan tersebut.
Karena dampak buruk tersebut, Walhi baik di Sumbar maupun secara nasional bersama LSM lingkungan lainnya menolak penurunan status HL Bukit Barisan, namun Menteri Kehutanan tetap pada keputusannya, kata Direktur Eksekutif Walhi Sumbar Khalid Saipullah di Padang, Minggu (14/8).
Ia menjelaskan, penurunan status HL Bukit Barisan dengan areal 412 hektare itu masuk dalam bagian perubahan status 128.800 hektare kawasan hutan di seluruh Sumbar yang diizinkan Menhut melakui Keputusan Menteri Juli 2011.
Menurut dia, penurunan status HL Bukit Barisan menjadi APL akan sangat berdampak pada fungsi ekologis kawasan tersebut sebagai daerah penyangga antisipasi bencana dan daerah tangkapan air bagi banyak sungai yang berhulu ke kawasan tersebut.
HL Bukit Barisan merupakan hulu atau sumber air bagi Sungai Batang Harau yang memuara ke Muaro Padang dan hulu bagi sedikitnya 10 anak sungai yang juga mengalir ke Kota Padang. Sungai-sungai kecil itu sebagian di antaranya mengairi areal persawahan masyarakat di Kota Padang, serta untuk kebutuhan lainnya bagi masyarakat di ibu kota Provinsi Sumbar.
Khalid menyatakan, keberadaan Bukit Barisan sebagai hulu sungai-sungai yang mengalir ke wilayah kota Padang merupakan satu dari enam fungsi ekologis kawasan HL tersebut yang terancam jika statusnya diturunkan menjadi APL.
Fungsi ekologis lainnya yang terancam adalah keberadaan Bukit Barisan sebagai kawasan penyangga untuk mengantisipasi bencana banjir bandang yang bisa melanda Kota Padang.
Lalu sebagai daerah tangkapan air. Jika Bukit Barisan terganggu akan berdampak pula pada penyediaan air tanah untuk sumber-sumber kehidupan bagi masyarakat Padang, tambahnya.
sumber :
http://www.mediaindonesia.com/read/2...-kian-Terancam
17th August 2011
Ekologi Bukit Barisan kian Terancam
